Ternate, Maluku Utara- Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, mengaku mendapat laporan bahwa ada 542 tenaga honorer, PTT dan tenaga operator PTT di SD dan SMP lingkup Pemkot Ternate belum menerima upah kerja selama lima bulan.
“Para guru honorer SD/SMP se-Kota Ternate menyampaikan keluhan kaitan honor senilai Rp 1,1 juta dan honorer operator sekolah senilai Rp 900 ribu belum terbayarkan sampai saat ini sudah memasuki bulan ke lima. Termasuk juga TTP para guru se Kota Ternate,” ungkap Nurlaela, Senin (1/11/2022)
Atas kelalaian ini, Nurlela mengaku prihatin dengan nasib guru honorer tersebut. Selain itu, ia juga prihatin dengan adanya pemangkasan dana BOSDA karena berdampak pada pelayanan pendidikan, mutu, dan kualitas pendidikan.
“Miris karena guru menjadi garda terdepan dalam proses pendidikan siswa di sekolah. Ternate biaya hidup sudah mahal, tentu saja guru sangat membutuhkan honor atau penghasilan. Seharusnya keterlambatan ini tidak terjadi,” sesalnya.
Kata Nurlaela, mestinya keterlambatan ini tidak terjadi karena anggaran untuk kebutuhan pembayaran upah sebanyak 542 honorer PTT dan tenaga operator PTT telah dialokasikan sebesar Rp 2 miliar pada APBD Perubahan tahun 2022.
“Alokasi dianggarkan di perubahan berkisar Rp 2 miliar atau Per bulannya berkisar Rp 500 juta. Begitu juga dengan guru sertifikasi yang berjumlah sebanyak 800 lebih mendekati 900 orang dari PAUD, SD dan SMP, itu juga tahap tiga belum terbayarkan,” tandasnya. (Wan-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!