Kisruh Pilkades, Anggota DPRD Halsel ‘Marah’ Ketua Panitia Pilkades

Halsel, Maluku Utara- Untuk kedua kalinya, undangan rapat lintas komisi DPRD Halmahera Selatan tanpa kehadiran ketua panitia Pilkades Kabupaten, Faris Hi Madan. Ketidakhadiran Faris di rapat lintas komisi membuat geram Fraksi Nasdem dan Golkar di rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan multiyears di gedung DPRD, Kamis (29/9/2022).

Anggota DPRD Halsel Fraksi Golkar, Sagaf Hi. Taha, di rapat paripurna itu meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati agar memberikan teguran keras dan mengevaluasi Faris Hi. Hamdan sebagai Ketua Panitia Pilkades, karena sudah dua mangkir dari rapat lintas komisi terkait tahapan Pilkades yang dipersoalkan para bakal calon Kades. Bahkan, Faris sendiri tak pernah memberikan alasan apapun mengenai ketidakhadiran dia saat diundang.

Padahal, kata Sagaf, inisiasi rapat lintas komisi ini tujuannya menyelesaikan permasalahan yang menjadi aspirasi masyarakat pada tahapan Pilkades.

“Karena dua kali tak hadiri undangan DPRD, semua komisi DPRD memberikan catatan kepada panitia Pilkades dan jajarannya harus dievaluasi. Karena sejauh ini mereka anggap rapat lintas komisi mungkin tidak penting, buktinya ketua panitia Pilkades mangkir dua kali tidak penuhi undangan DPRD. Maka demi menjaga marwah lembaga DPRD dalam kemitraan, kami meminta pimpinan DPRD memberikan sikap tegas dan keras menindaklanjuti masukan tersebut ke Pemda untuk berikan teguran keras dan evaluasi panitia kabupaten,” tegas Sagaf.

Menurutnya, polemik menyangkut ada bakal Cakades yang lolos tahap screening namun digugurkan dipastikan menjadi titik awal pemicu konflik, dan dikhawatirkan berdampak luas pasca Pilkades yang dihelat 29 Oktober nanti. Olehnya itu, diharapkan agar Panitia Pilkades Kabupaten harus cepat merespon dengan mengklarifikasi persoalan itu.

“Kita punya tanggung jawab besar bukan hanya panitia Pilkades saja, tetapi DPRD juga tetap bersama mengawasi proses Pilkades agar berjalan aman dan bermartabat,” tandasnya.

Senada juga disampaikan oleh anggota DPRD fraksi Nasdem, Abdurrahman Hamja. Kata Abdurrahman, mestinya ketua panitia Pilkades, Faris Hi. Madan ikut hadir dalam rapat lintas Komisi di DPRD untuk menjelaskan kisruh mengenai masalah yang dilaporkan para bakal Cakades itu.

“Jangan ada masalah dalam tahapan Pilkades lalu ketua panitia lepas tangan, tidak ada niat baik menyelesaikan masalah tersebut, ini masalah serius bagaimana tidak, sejumlah bakal calon kades digugurkan tanpa alasan yang jelas , mestinya dibuka ke publik,” singgung Abdurrahman.

Dirinya lantas menyebut sikap yang diambil panitia Pilkades Kabupaten dengan menggugurkan bakal Cakades yang lolos tahapan screening adalah tindakan keliru. Sebab, ada bakal Cakades yang lolos administrasi ditingkat desa maupun kecamatan seperti bakal Cakades Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan dan Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan. Namun pada akhirnya tidak diloloskan pada pleno penetapan sebagai perserta Pilkades, padahal pada tahapan screening dinyatakan lolos.

“Maka dari itu, Faris (Ketua panitia) harus jelaskan dasar SK penetapan jumlah cakades yang tidak lolos screening diluluskan masuk sebagai peserta Pilkades. Panitia Pilkades Kabupaten jangan hanya datang cari DPRD minta tambah anggaran Pilkades, giliran diundang bahas Pilkades lari dari tanggung jawab dan bandel, izin sakit lah macam-macam,” kesalnya. (Asbar-2)