Sekda Tikep Evaluasi OPD Terkait Percepatan Pembangunan

Tidore, Maluku Utara- Menindaklanjuti arahan Walikota tentang evaluasi progres pembangunan di Kota Tidore Kepulauan, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo mengadakan rapat evaluasi tentang percepatan realisasi anggaran DAK/DAU Tahun Anggaran 2022 di ruang rapat Sekda Kota Tidore Kepulauan, Senin (12/9/2022).

Berapa OPD yang dievaluasi ini antara lain, Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK), dan Dinas Kesehatan. Tujuan dari evaluasi ini agar OPD terkait bisa mempercepat pembangunan dan melakukan pemantauan pada setiap unit kerja.

“Saya sampaikan kepada OPD agar segera mempercepat pembangunan fisik dan selalu melakukan pemantauan pada setiap unit kerja pembangunan agar tidak ada kendala di kemudian hari,” ucap Sekda Kota Tikep, Ismail Dukomalamo.

BACA JUGA  Rusli-Rio Resmi Mendaftar di KPU Morotai

Ismail juga berpesan kepada Dinas PUPR agar berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memantau dan membangun di lokasi yang rawan bencana, sehingga pembangunan yang dibangun sesuai dengan yang dibutuhkan.

“Pesan saya kepada Dinas PUPR agar berkoordinasi dengan BPBD supaya apa yang dibangun sesuai dengan apa yang dibutuhkan, seperti tersumbatnya gorong-gorong di perempatan lampu merah di areal pasar,” pesannya.

Dari evalusi ini, Dinas PUPR menyampaikan bahwa pembangunan gorong-gorong di areal pasar dilakukan untuk mensiasati penyumbatan. Pihak PUPR juga telah berkoordinasi dengan PDAM untuk membelokkan pipa sehingga tidak terjadi penyumbatan lagi.

BACA JUGA  Mantan Lurah Kayu Merah Ternate Ajukan Pindah

Untuk Dinas Kesehatan juga menyampaikan bahwa telah dialokasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk mendukung sarana kesehatan seperti pembangunan Puskesmas Soasio, Puskesmas Galala, Pagar Puskesmas Rum, dan Pagar Puskesmas Akekolano.

Hal yang sama juga disampaikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan perpustakaan daerah yang progresnya sudah mencapai 50 persen, namun terkendala pada penyediaan tenaga kerja sehingga Dinas Perpustakaan meminta permohonan untuk menambah tenaga kerja.

Pada rapat ini, turut hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kadis Kesehatan, Kadis PUPR, Perwakilan Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan, Kepala Inspektorat, perwakilan BPKAD, dan perwakilan Dinas Perkim. (YH-2)

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah