Daruba, Maluku Utara — Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Komite Perjuangan Rakyat (Kopra) Institut Pulau Morotai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Selasa (28/4/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Bupati Morotai, Rusli Sibua, untuk mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Umar Ali dari jabatannya. Desakan itu muncul menyusul dugaan keterlibatan Sekda dalam praktik judi online.
Koordinator aksi, Faisal Habeba, mengatakan masyarakat dihadapkan pada situasi yang memprihatinkan akibat mencuatnya dugaan tersebut.
“Dugaan ini tidak muncul begitu saja, tetapi disertai laporan resmi serta klaim adanya bukti pendukung berupa data transaksi, identitas, dan aktivitas akun,” ujar Faisal dalam orasinya.
Ia menambahkan, dalam kasus ini juga terdapat dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian. Menurutnya, jika dugaan tersebut terbukti, maka persoalan ini tidak lagi bersifat individual, melainkan menyangkut integritas birokrasi dan penegakan hukum.
“Ini bisa menjadi skandal integritas, baik di tubuh pemerintahan daerah maupun aparat penegak hukum,” tegasnya.
Faisal menekankan bahwa jabatan Sekda merupakan posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus menjadi representasi kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN). Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang mewajibkan ASN menjaga integritas dan menaati hukum.
Menurutnya, keterlibatan dalam praktik judi online merupakan pelanggaran serius yang dapat berujung pada sanksi berat hingga pemberhentian. Ia juga menyoroti maraknya praktik judi online yang dinilai telah menjadi kejahatan sistemik dan berdampak luas terhadap masyarakat, mulai dari kerugian ekonomi hingga masalah sosial.
“Negara telah tegas melarang praktik perjudian, baik melalui KUHP Pasal 303 maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2). Tidak ada ruang kompromi, terlebih bagi aparatur negara,” tandasnya.
Dalam pernyataan sikapnya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain mendesak bupati dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Sekda, serta meminta aparat penegak hukum membuka penyelidikan secara transparan.
Selain itu, mereka juga mendesak Kapolres Pulau Morotai menindak tegas oknum polisi yang diduga terlibat, serta meminta evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum oleh DPRD setempat.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terkait tuntutan massa tersebut. (RF/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!