Ternate, Maluku Utara- Pemerintah Kota Ternate menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp 222.085.390.420, meningkat sebesar Rp. 95.780.158.933 dibandingkan target pendapatan tahun ini (2022) yang sebesar Rp 126.305.231.487.
Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy, usai rapat paripurna penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS Perubahan tahun 2022 dan KUA PPAS tahun 2023 di Gedung DPRD Ternate, Senin (15/08/2022).
“Dalam ringkasan data APBD tahun 2023, pemerintah membuat asumsi pendapatan pada APBD dirancang sebesar Rp 1.061.482.347.000, atau bertambah sekitar Rp 51.108.425.922, dibanding dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 1.010.373.921.078. Jadi Induk pendapatannya sebesar Rp 1.061.482.347.000, kemudian di komponen belanja sekitar Rp 1,061 triliun, jadi defisitnya nol atau berimbang,” jelasnya.
Sementara, untuk KUA PPAS Perubahan tahun 2022 sendiri, sambung Muhajirin, pada komponen pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 1.006.456.200.534. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp 3.917.720.544, dibandingkan proyeksi sebelum perubahan anggaran yakni sebesar Rp 1.010.373.921.078.
Pada komponen belanja mengalami kenaikan dari pembahasan APBD Perubahan sebesar Rp 1,19 triliun. ”Naik kurang lebih Rp 9 miliar. “Jadi Pembiayaannya barulah kita akan bikin penyesuaian,” ucapnya.
Dikatakan, DPRD menyarankan kepada Pemerintah Kota Ternate agar merancang skema pinjaman. Hal ini perlu dilakukan karena saat ini masih banyak visi-misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate yang belum dijalankan.
“Khawatirnya, jangan sampai kalau kita sudah kunci di angka itu, misalnya teman-teman di pemerintah zero atau merancang defisit nol, kemudian tidak ada pinjaman di situ lagi. Kalau satu waktu ada program prioritas yang mau didorong oleh pemerintah lalu mau ambil dari mana lagi. Karena itu mestinya dirancang bikin pinjaman, terserah pemerintah, rancang pinjaman berapa, tinggal nanti diestimasi,” ujarnya.
Kata Muhajirin, DPRD juga akan melihat realisasi anggaran perubahan, terutama di sektor pendapatan, yakni objek mana yang akan didorong menjadi potensi pendapatan.
“Misalnya Plaza Gamalama Modern, Sport Hall, serta objek retribusi lain yang dianggap berpotensi menjadi sumber pendapatan. Kalau ada retribusi khusus yang mau didigitalisasi maka secepatnya digitalisasi dari sekarang terutama parkir. Ini yang kami tegaskan ke Pemkot,” tandasnya.
Ditambahkan, Pemkot sendiri punya bidang tanah yang jumlahnya ribuan kapling tetapi belum bersertifikat. “Ini yang segera harus dipikirkan untuk disertifikatkan. Sebab ini juga salah satu aset Pemkot yang bisa dipakai untuk melakukan pinjaman,” pungkasnya. (Wan-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!