Deprov Malut Siapkan Pansus Telusuri Gaji Guru Honorer

- Editor

Kamis, 19 Mei 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor DPRD Provinsi

Kantor DPRD Provinsi

Sofifi, Maluku Utara- Pemprov Malut belum membayar gaji pegawai Honor Daerah (Honda) sejak Januari hingga Mei 2022 atau sudah terhitung lima bulan.

Selain itu, Pemprov Malut juga masih menunggak gaji pegawai Honda tahun 2021 selama satu bulan, sehingga total gaji pegawai Honda yang belum dibayar adalah enam bulan.

Salah satu guru honorer SMK yang tidak mau menyebut namanya kepada Haliyora mengatakan, dirinya dan guru honorer lainnya sudah pasrah karena Pemprov hanya berjanji untuk bayar gaji mereka tanpa realisasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami sudah pasrah, tidak terlalu berharap lagi, karena selama ini Pemprov hanya berjanji,” ujarnya, Kamis (19/05/2022).

Meski begitu, dia minta Gubernur memperhatikan nasib guru. “Kan waktu kami hering dengan gubernur lalu beliau nasehati kami untuk bersabar,” ujarnya

BACA JUGA  Pansus DPRD Temukan Pemprov Tunggak Utang Pihak Ketiga Sejak 2013

“Sebagai guru harus bersabar, begitu kata pak gub saat itu,” tambahnya meniru ucapan AGK.

Sementara, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Malut Imam Mahkdy saat dikonfirmasi Haliyora menjelaskan, untuk gaji guru honor harus disesuaikan kas daerah.

“Jadi solusinya adalah kalau bisa gaji guru honor SMA/SMK swasta dibayar Pemda Kabupaten/Kita, karena guru honorer di Kabupaten/Kota itu ada intervensi politik yang sangat kuat,” kata Imam Mahkdy.

Selain itu, hampir setiap tahun data guru honor selalu mengalami perubahan, ini juga jadi masalah,” ujarnya.

Meski demikian, Imam Mahdi berjanji bakal menyelesaikan tunggakan gaji guru honor tersebut. “Kita tetap berupaya agar semua tunggakan gaji guru honorer bisa diselesaikan,” tutup mantan Kepala BKD.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Malut Rahmi Husen mengatakan, masalah tunggakan gaji guru honor itu juga mendapat perhatian DPRD, sehingga beberapa waktu lalu Komisi lV sudah memanggil pihak Dikbud untuk dimintai penjelasan.

BACA JUGA  Pasien positif Covid-19 Dipulangkan, Pansus DPRD Halsel Bingung

“Waktu itu mereka berjanji akan segera menyelesaikan. Kami akan mengawal masalah ini. Kami juga sudah tanyakan ke keuangan tapi mereka bilang data guru honor selalu berubah-ubah,” ujar Rahmi, Kamis (19/5/2022).

Selama ini, lanjut Rahmi, soal data itu menjadi masalah. “Jadi kami minta dinas terkait harus menyampaikan data secara riil,” tandas Rahmi.

Diungkapkan pula, Pemprov sendiri hanya mengakomodir gaji Honda pada tahun 2022 selama enam bulan. Namun DPRD minta dipenuhi satu tahun.

Rahmi menegaskan dalam waktu dekat pimpinan DPRD akan panggil Ketua Komisi lV untuk membentuk Pansus guna menelusuri masalah yang terkait dengan guru honor daerah ini. “Karena hampir setiap tahun selalu jadi masalah,” pungkasnya. (Sam/Red)

Berita Terkait

Monitoring Kadis Pendidikan Taliabu ke Sejumlah Sekolah Diduga Modus Politik Praktis Gaya Lama
Perguruan Tinggi dan Pendidikan Nonformal jadi Prioritas SAYA Taliabu, Sasha : Pentingnya Generasi Muda Mampu Berbahasa Asing
Sasha-Yasir : Desa Tikong jadi Pilot Project Ekonomi Baru di Utara Pulau Taliabu
Hindari PSU di Pilkada 2024, JPPR Maluku Utara Sarankan Ini ke KPU Kabupaten/Kota
Lepas Fifian Mus, PDIP Optimis ISDA Menang di Pilkada Sula
Resmi Lepas Fifian Mus, PDIP Optimis Menang di Pilkada Sula
KUA-PPAS 2025 Belum Dibahas, Ada Apa dengan DPRD Pulau Taliabu
Komaruddin Tegaskan PDIP Siap Pecat Kader di Maluku Utara yang ‘Mbalelo’
Berita ini 399 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 10 November 2024 - 20:56 WIT

Monitoring Kadis Pendidikan Taliabu ke Sejumlah Sekolah Diduga Modus Politik Praktis Gaya Lama

Minggu, 10 November 2024 - 20:19 WIT

Perguruan Tinggi dan Pendidikan Nonformal jadi Prioritas SAYA Taliabu, Sasha : Pentingnya Generasi Muda Mampu Berbahasa Asing

Minggu, 10 November 2024 - 19:50 WIT

Sasha-Yasir : Desa Tikong jadi Pilot Project Ekonomi Baru di Utara Pulau Taliabu

Minggu, 10 November 2024 - 17:45 WIT

Hindari PSU di Pilkada 2024, JPPR Maluku Utara Sarankan Ini ke KPU Kabupaten/Kota

Sabtu, 9 November 2024 - 21:32 WIT

Resmi Lepas Fifian Mus, PDIP Optimis Menang di Pilkada Sula

Berita Terbaru

error: Konten diproteksi !!