Sofifi, Maluku Utara- Pemprov Malut belum membayar gaji pegawai Honor Daerah (Honda) sejak Januari hingga Mei 2022 atau sudah terhitung lima bulan.
Selain itu, Pemprov Malut juga masih menunggak gaji pegawai Honda tahun 2021 selama satu bulan, sehingga total gaji pegawai Honda yang belum dibayar adalah enam bulan.
Salah satu guru honorer SMK yang tidak mau menyebut namanya kepada Haliyora mengatakan, dirinya dan guru honorer lainnya sudah pasrah karena Pemprov hanya berjanji untuk bayar gaji mereka tanpa realisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sudah pasrah, tidak terlalu berharap lagi, karena selama ini Pemprov hanya berjanji,” ujarnya, Kamis (19/05/2022).
Meski begitu, dia minta Gubernur memperhatikan nasib guru. “Kan waktu kami hering dengan gubernur lalu beliau nasehati kami untuk bersabar,” ujarnya
“Sebagai guru harus bersabar, begitu kata pak gub saat itu,” tambahnya meniru ucapan AGK.
Sementara, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Malut Imam Mahkdy saat dikonfirmasi Haliyora menjelaskan, untuk gaji guru honor harus disesuaikan kas daerah.
“Jadi solusinya adalah kalau bisa gaji guru honor SMA/SMK swasta dibayar Pemda Kabupaten/Kita, karena guru honorer di Kabupaten/Kota itu ada intervensi politik yang sangat kuat,” kata Imam Mahkdy.
Selain itu, hampir setiap tahun data guru honor selalu mengalami perubahan, ini juga jadi masalah,” ujarnya.
Meski demikian, Imam Mahdi berjanji bakal menyelesaikan tunggakan gaji guru honor tersebut. “Kita tetap berupaya agar semua tunggakan gaji guru honorer bisa diselesaikan,” tutup mantan Kepala BKD.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Malut Rahmi Husen mengatakan, masalah tunggakan gaji guru honor itu juga mendapat perhatian DPRD, sehingga beberapa waktu lalu Komisi lV sudah memanggil pihak Dikbud untuk dimintai penjelasan.
“Waktu itu mereka berjanji akan segera menyelesaikan. Kami akan mengawal masalah ini. Kami juga sudah tanyakan ke keuangan tapi mereka bilang data guru honor selalu berubah-ubah,” ujar Rahmi, Kamis (19/5/2022).
Selama ini, lanjut Rahmi, soal data itu menjadi masalah. “Jadi kami minta dinas terkait harus menyampaikan data secara riil,” tandas Rahmi.
Diungkapkan pula, Pemprov sendiri hanya mengakomodir gaji Honda pada tahun 2022 selama enam bulan. Namun DPRD minta dipenuhi satu tahun.
Rahmi menegaskan dalam waktu dekat pimpinan DPRD akan panggil Ketua Komisi lV untuk membentuk Pansus guna menelusuri masalah yang terkait dengan guru honor daerah ini. “Karena hampir setiap tahun selalu jadi masalah,” pungkasnya. (Sam/Red)