Ternate, Maluku Utara- Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Zainul Rahman angkat bicara menyikapi aksi unjuk rasa pemuda Kelurahan Tarau Kecamatan Ternate Utara, yang menuntut Lurahnya dicopot lantaran dinilai mengambil kebijakan mencopot Ketua Lembaga Pemberdanyaan Masyarakat (LPM) secara sepihak dan tidak transparan soal anggaran, serta berperilaku premanisme yang membuat warganya resah, bahkan jarang masuk kantor. Warganya pun dipersulit saat mengurus administrasi di kelurahan.
Zainal mengatakan, kebijakan dan perilaku negatif Lurah Tarau tersebut juga karena Pemkot lemah dalam pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan di tingkat Kelurahan.
“Pengawasan dan pembinaan internal Pemkot masih lemah. Itu dlihat dari maraknya aksi masyarakat memprotes kebijakan dan perilaku Lurahnya akhir-akhir ini. Terbaru aksi pemuda Tarau yang menghendaki Lurahnya dicopot. Isunya sama dengan di Kelurahan lain,” ujar Zainul, Senin (23/08/2021).
Zainul mengaku dirinya sering mengingatkan agar pemerintah juga fokus dalam pembinaan dan pengawasan internal, termasuk Lurah dan stafnya. “Akar masalahnya adalah pembinaan dan pengawasan internal itu, maka harus dibereskan dulu, kalau tidak masalah yang sama terus terjadi di kelurahan lain,” tandasnya.
Menurut Zainul, pelayanan masyarakat oleh aparat pemerintah harus dipastikan tetap berjalan sesuai aturan. Jika Lurah berhalangan (Sakit) dalam jangka waktu tertentu misalnya, maka harus ditunjuk Pelaksana harian (Plh), agar aktifitas pelayanan masyarakat tidak terhenti.
“Jadi umpamanya Lurahnya sakit sehingga tidak berkantor, itu dapat dimaklumi, namun harus ditunjuk Plh, supanya menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan Kelurahan. Jangan karena Lurahnya sakit turus kantor dan pelayanan juga ikut sakit. Lama-lama masyarakat bosan dan memalang kantor,” tandasnya.
Untuk itu Zainul meminta Pemkot Ternate harus selalu melakukan pembinaan ke bawah. Jangan menunggu masyarakat mengadu atau ada aksi masyarakat baru mengambil tindakan. “Sekarang ini masyarakat semakin cerdas, informasi dan perubahan terjadi sangat cepat sehingga harus menjemput bola, jangan menunggu di tempat,” ujarnya.
Zainul menambahkan, ke depan DPRD juga akan intens melakuakan pengawasan terkait masalah yang terjadi di kelurahan, terutama menyangkut penggunaan anggaran.
Terkait transparansi anggaran menurut Zainul, seharusnya Camat, Kabag Pemerintahan, Sekda dan Inspektorat setiap saat melakukan reviu dan monitoring. “Karena tong tau sumber anggaran di tingkat kelurahan juga terbatas, makanya supervisi harus diperkuat. Bagi saya, ini bukan lagi hal baru,” pungkasnya. (wan-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!