Desak Seriusi Dugaan Money Politic, AMPK Minta Bawaslu Halut Jaga Marwah Institusi

  • Whatsapp

Tobelo, Haliyora.com

Aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan(AMPK) untuk Demokrasi Halmahera Utara digelar di Kantor Bawaslu Halmahera Utara, Jumat (11/09).

Bacaan Lainnya

Menggunakan satu unit Truck dilengkapi Sound-System, massa berorasi dan menyentil kasus dugaan politik uang yang dilakukan Tim Bakal Calon Bupati FM-Mantap pada tahapan pendaftaran Bapaslon di Kantor KPU pada 5 September lalu.

Salah seorang orator yang juga mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halut, Bagus S. Suyono Mahase mangatakan, adanya indikasi politik uang yang dilakukan pendukung calon petahana pada saat proses pendaftaran di KPU Halut oleh Balon FM-Mantap beberapa waktu lalu.

Bagus menyebut, saat disambut tarian Cakalele dan Tide tide, para pendukung sontak mengeluarkan uang pecahan Rp.50.000,- dan menyawer para penari.

Hal itu disaksikan langsung Panwascam Tobelo, Kedua Pendukung Calon dan Pimpinan Partai Pengusung.

Kejadian itu, tutur Bagus, telah beredar di Media Cetak, Online dan media sosial, bahkan terdapat bukti rekaman video yang sudah dikantongi Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

“indikasi money-politic oleh pendukung calon petahana dan bukti rekaman telah dikantongi Bawaslu Provinsi, maka Bawaslu harus seriusi,” jelas Bagus saat berorasi di depan Kantor Bawaslu Halut.

Sebagai lembaga pengawasan pada pilkada Halut, Bawaslu diharapkan menseriusi dugaan tersebut, sehingga tidak ada stigma miring oleh publik.

“Kami mendesak Bawaslu Halut, sebelum kasus dugaan bagi-bagi uang kadaluarsa, secepatnya ditindaklanjuti,” desak Bagus.

Sementara Muhamad Risme, dalam orasinya mengatakan, Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan Untuk Demokrasi menolak politik uang, dan terus mengawal proses pemeriksaan oleh Bawaslu, berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Pada poin (b) disebutkan, memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran administrasi, sedang pada poin (c), memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang.

“Atas nama masyarakat, menolak praktek politik uang, dan bawaslu bersikap tegas berdasarkan amanat UU,” teriak Risme. (Fik_Pm)

Pos terkait