Dana Pilkada di 4 Daerah Ini Belum Cair 100 Persen, Bawaslu: Pilkada Bisa Ditunda

  • Whatsapp
Ketua Bawaslu Maluku Utara, Muksin Amrin, SH,MH (foto : Istimewa)

Ternate, Haliyora.com

Sejumlah Kabupaten di Propinsi Maluku Utara (Malut), terancam menunda penyelenggaraan Pilkada serentak dari jadwal yang sudah ditentukan secara nasional, 9 Desember 2020.

Bacaan Lainnya

Terancamnya penundaan Pilkada serentak di beberapa daerah ini gegara Anggaran Penyelenggara Pemilu yang belum direalisasi 100 Persen oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin ketika diwawancarai Haliyora.com, sabtu (8/8), mengatakan bahwa keterlambatan merealisasikan anggaran pilkada untuk penyelenggara baik bawaslu maupun KPU akan berdampak buruk pada tahapan pilkada serentak Desember 2020 nanti.

“Bahkan yang terburuk Pilkada bisa ditunda,” ujar Muksin kepada Wartawan, Sabtu (8/8/2020),Kemarin.

Muksin menyesalkan sikap Pemda setempat yang hingga saat ini belum merealisasikan pencairan anggaran penyelenggara pemilu di sejumlah Kabupaten di Malut

Muksin bilang, seharusnya anggaran Pemilukada untuk penyelenggaran Pemilu saat ini sudah dicairkan 100 Persen, sehingga tidak mengganggu kesiapan kegiatan penyelenggara dalam setiap tahapan Pilkada.

Muksin mengungkapkan bahwa ada empat Kabupaten yang belum mencairkan anggaran Bawaslu 100 persen, yakni kabupaten Halmahera Timur (Haltim) baru dicairkan sebesar Rp. 4.500.358.000 atau 52 persen, Halmahera Barat (Halbar) sebesar Rp.4.500.000.000, Halmahera Utara (Halut) sebesar Rp.4.500.000.000, dan Pulau Taliabu sebesar Rp.4.450.000.000.

Sementara yang sudah cair 100 persen adalah kota Ternate, Tidore Kepulauan, Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula.

“Saya berharap kepada Pemda setempat agar sesegera mungkin merealisasikan 100 persen anggaran dana hibah untuk Bawaslu di kabupaten, sehingga kesiapan segala keperluan pengawasan pilkada dari awal bisa disiapkan,”ucapnya penuh harap.

Sebagaimana Bawaslu, Dana hibah KPUD untuk beberapa kabupaten di Malut juga mengalami nasib yang sama, dimana Kabupaten Halbar Rp. 10.700.000.000 atau 35 persen, Halut Rp. 10.982.038.200 atau 39 persen, Haltim Rp.10.894.598.000 atau 40 persen, Kepulauan Sula Rp. 14.500.000.000 atau 76 persen dan kabupaten Pulau Taliabu Rp. 6.075.560.000 atau 41 persen.

Sementara dibeberapa kabupaten dan kota sudah terealisasi 100 persen anggarannya, yaitu Kota Ternate sebesar Rp. 28.550.000.000 atau 100 persen, Tidore Kepulauan Rp.18.750.000.000 atau 100 persen, Halsel Rp.52.825.200.000 atau 100 persen.

Olehnya itu, Kekhawatiran yang sama juga disampaikan Ketua KPUD Malut Puja Sutamat. Menurut Puja, harusnya pemenuhan anggaran sudah selesai sebelum tahapan pengadaan logistik, yang dimulai 7 Agustus, sehingga tidak mengganggu tahapan, baik logistik maupun kebutuhan tahapan lainnya.

“Padahal Kemendagri kemarin sudah memberikan deadline 15 Juli 2020,” ujarnya Puja dikonfirmasi , Sabtu (8/8/2020).

Dia berharap Pemda di lima kabupaten itu mematuhi peraturan dan ketentuan yang ada, dengan menyelesaikan sisa anggaran dan tidak mengulur-ulur waktu. Jangan sampai, lanjut Puja, akan mengganggu proses jalannya tahapan Pilkada Serentak 2020 ini. (jae)

Pos terkait