Konflik Internal PPP Belum Redup, Arah Politik Menuju Pemilu 2029 Masih Abu-abu

- Editor

Kamis, 8 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPW PPP Maluku Utara, Arif Abd. Rahim.

Ketua DPW PPP Maluku Utara, Arif Abd. Rahim.

Ternate, Maluku Utara – Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga kini belum sepenuhnya mereda. Situasi tersebut berdampak pada belum jelasnya arah politik dan konsolidasi partai dalam menghadapi Pemilu 2029, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ketua DPW PPP Provinsi Maluku Utara, Arif Abd. Rahim, mengakui bahwa dinamika internal partai masih diwarnai gejolak. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) X PPP Maluku Utara tetap harus dijalankan karena merupakan amanat konstitusi partai.

BACA JUGA  Bawaslu RI Umumkan Timsel Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Malut Periode 2023-2028

“Dalam kondisi PPP hari ini yang masih terjadi gejolak internal, pelaksanaan Muswil X merupakan perintah konstitusi partai. Anggaran dasar mengamanatkan musyawarah wilayah dilaksanakan tiga bulan setelah muktamar, sehingga tidak bisa ditunda,” ujar Arif saat diwawancarai wartawan di Bela Hotel Ternate, Kamis (8/1/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga mengutip pernyataan Bendahara Umum DPP PPP yang menyebutkan bahwa kondisi politik internal partai hingga saat ini belum sepenuhnya kondusif. “Sebagaimana disampaikan Bendahara Umum DPP, kondisi politik internal memang belum sepenuhnya aman,” katanya.

BACA JUGA  Diduga Selingkuh dengan Stafnya, Ketua Bawaslu Ternate Dipolisikan 

Menurutnya, justru dalam situasi tersebut Muswil menjadi momentum penting untuk melakukan konsolidasi organisasi. Konsolidasi ini dinilai krusial guna menyatukan kembali kekuatan partai, terutama dalam menghadapi tahapan verifikasi partai politik ke depan.

“Oleh karena itu, Muswil dibutuhkan sebagai sarana konsolidasi organisasi dalam rangka menghadapi verifikasi partai politik, khususnya verifikasi faktual,” jelasnya.

Berita Terkait

Soal Pangkalan ‘Kencing’ Minyak Tanah di Kios, DPRD Halsel Dukung Pemberian Sanksi
Pertamina Patra Niaga Papua-Maluku Terus Pantau Distribusi Minyak Tanah di Morotai
Pulau Morotai Dapat Bantuan Fasilitas Kesehatan dari Kemenkes
Disperindagkop Halsel Siapkan Sanksi Tegas Bagi Pangkalan yang Ketahuan ‘Kencing’ Mita Subsidi di Kios
Wagub Tinjau Penanganan Banjir di Halmahera Barat, Pastikan Kebutuhan Warga Terpenuhi
Peserta Seleksi Dewas dan Direksi Perumda Ake Gale Ternate Segera Diuji
Tim SAR Morotai Bantah Isu Hoaks yang Disebarkan Salah Satu Akun Medsos
Rombak Kabinet, Bupati Halsel Bassam Kasuba Geser Sekda dan Kepala BPBD
Berita ini 77 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 14 Januari 2026 - 19:08 WIT

Soal Pangkalan ‘Kencing’ Minyak Tanah di Kios, DPRD Halsel Dukung Pemberian Sanksi

Rabu, 14 Januari 2026 - 18:41 WIT

Pertamina Patra Niaga Papua-Maluku Terus Pantau Distribusi Minyak Tanah di Morotai

Rabu, 14 Januari 2026 - 17:15 WIT

Pulau Morotai Dapat Bantuan Fasilitas Kesehatan dari Kemenkes

Selasa, 13 Januari 2026 - 20:41 WIT

Wagub Tinjau Penanganan Banjir di Halmahera Barat, Pastikan Kebutuhan Warga Terpenuhi

Selasa, 13 Januari 2026 - 20:29 WIT

Peserta Seleksi Dewas dan Direksi Perumda Ake Gale Ternate Segera Diuji

Berita Terbaru

error: Konten diproteksi !!