Ternate, Haliyora.com
Aksi kekerasan terhadap wartawan di Maluku Utara (Malut) kembali terjadi. Kali ini menimpa Hizbullah, salah satu pewarta foto harian Malut Post, yang diduga dilakukan oknum pengunjuk rasa dari salah satu pasangan calon (Paslon) Pilgub di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Malut, Senin (12/11/2018) siang.
Atas apa yang dialami Hizbullah saat tengah meliput unjuk rasa massa salah satu Paslon Pilgub itu, mendapat respon dari para wartawan di Maluku Utara. Tagar #SaveJurnalis pun disebar di sosial media untuk menyatakan dukungan padanya, dan mengecam sikap anarkisme pada pers.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kecaman juga datang dari dua asosiasi wartwan di Malut yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malut dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malut. Mereka menyesalkan tindakan anarkis yang dialami Hizbullah itu.
Ketua AJI Malut, Mahmmud Ici pada Haliyora.com, dirinya sangat menyesalkan tindakan anarkis yang dilakukan oknum pelaku kekerasan pada wartawan yang sedang melakukan peliputan di lapangan.
[artikel number=4, tag=”pilgub” ]
“Saya sangat menyesal atas tindakan pemukulan jurnalis Malut Post ini. Kami juga secara institusi (organisasi) mengutuk keras tindakan dan meminta kepada pihak Kepolisian untuk segera mengusut masalah sampai tuntas. Sebab, ini merupakan kasus kekerasan kepadan jurnalis dan apapun alasannya wartawan tidak bisa dipukul ataupun dilarang karena wartawan bekerja sebagimana isyarat UU yakni bertugas mengumpulkan informasi dan mempublikasi,” katanya.
Terpisah, Ketua PWI Malut, Halik Djokrora melalui rilis tertulis mengatakan, kasus pemukulan fotografer Malut Post, harus diusut tuntas oleh pihak kepolisian. “Kami berharap pihak kepolisian dapat memproses hukum kasus pemukulan wartawan itu agar supaya menjadi contoh bagi masyarakat yang lain di daerah ini mengetahui bahwa menganiaya wartawan ada sangsi hukumnya,” katanya.
Selain itu, Halik juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengetahui tugas wartawan. “Jika ada yang tidak berkenan dengan pemberitaan, ada mekanisme masyarakat atau siapa saja untuk mengklarifikasi. Bahkan sampai pada tindakan wartawan yang bersangkutan diberikan sanksi oleh organisasi dalam hal ini dewan pers. Wartawan memang tidak kebal hukum, tetapi semua ada mekanisme yang telah diatur,” ungkapnya.
PWI berharap kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. “Kepada para wartawan juga harus bersikap profesional dengan mengedepankan Kode Etika Jurnalis sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” tutupnya. (rif)
