Akademisi: “Rekomendasi Bawaslu Bisa Berujung di Mahkamah Agung”

- Editor

Jumat, 2 November 2018 - 17:07 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Abdul Kader Bubu.

Abdul Kader Bubu.

Ternate, Haliyora.com

Lahirnya rekomendasi atau penerusan pelanggaran administrasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Malut untuk mendiskualifikasi salah satu Paslon Pilgub, mendapat tanggapan dari praktisi hukum tata Negara Universitas Khairun  (Unkhair) Kota Ternate, Abdul Kader Bubu. Dade, sapaannya, mengaku prihatin dengan sikap Bawaslu Malut tersebut.

Keputusan Bawaslu itu, oleh Dade, dianggap terlalu terburu-buru. “Saya kaget saat Bawaslu mengumumkan rekomendasi agar AGK didiskualifikasi berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan (3) dan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 71 Ayat (5), bahwa yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota. Menurut saya, teman-teman di Bawaslu terlalu tergesa-gesa untuk mengambil keputusan dan mengumumkannya,” ucap Dade saat dikonfirmasi Haliyora.com di Jarod Cafe, Jumat (2/11/2018) siang.

[artikel number=4, tag=”pilgub,bawaslu” ]
Jika rekomendasi Bawaslu diterima oleh KPU, tim hukum AGK masih punya kesempatan melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung.

ABDUL KADER BUBU
Akademisi Hukum Unkhair Ternate

Dade Bubu mengaku heran Bawaslu bisa mengeluarkan surat rekemondasi itu pada 26 Oktober. Padahal, menurutnya, di hari tersebut tidak ada sidang pleno atau aktifitas apa-apa disana. “Sementara terakhir yang saya dengar kalau yang bersangkutan akan memberikan keterangan atau klarifikasi di Jakarta. Namun hal itu tidak dilakukan. Malahan Aslan ke Jakarta bukan untuk hal itu tapi langsung berkonsultasi dengan Bawaslu RI,” katanya.

BACA JUGA  Debat Kandidat Tahap I Hasel Bertema “Pemilihan 2020 Menuju Halmahera Selatan Berkemajuan"

Menurutnya, rekomendasi diskualifikasi yang dikeluarkan Bawaslu lewat rapat pleno itu sifatnya final. Tetapi, penentuannya ada pada KPU Provinsi Malut, untuk memutuskan apakah bisa diakomodir atau tidak.

“Akan tetapi, jikalau rekomendasi Bawaslu itu diterima oleh KPU dan diputuskan, tim hukum AGK masih punya kesempatan melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia,” tutupnya. (rif)

Berita Terkait

Syarat Raih Rekomendasi NasDem, Bakal Calon Gubernur Maluku Utara Harus Pahami Ini
Dapat Ancaman Pengurus Morotai, PKS Malut : Kembalikan ke Mekanisme Partai
Kantongi ST PDIP di Pilgub Maluku Utara, Capten Ali Gerilya ke Sejumlah Parpol
Pilkada Morotai, PKS Kirim Pesan Ancaman
Gerindra Halmahera Tengah Minta Ikram Sangaji Segera Mundur dari Pj Bupati
Pilbup Halteng, NasDem Berlabuh di Rahim-Yadin
Ikut Fit and Proper Test PKB, Ishak Naser Optimis Lakukan Perubahan di Kota Ternate
Sejumlah Parpol Gurem Beri Sinyal Dukung Petahana di Pilkada Sula Maluku Utara 
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 23:34 WIT

Anak Eks Gubernur Malut Pinjam Duit ke Bos Tambang, Bangun Losmen Tapi Keburu Disegel KPK

Rabu, 12 Juni 2024 - 22:18 WIT

Akademisi : Pemprov Malut Harus Reaksi Cepat Soal Plt Sekda

Rabu, 12 Juni 2024 - 22:09 WIT

Rusak Ekologi, Formalintang Jakarta Tolak Kehadiran Tambang di Pulau Fau Maluku Utara

Rabu, 12 Juni 2024 - 21:25 WIT

Syarat Raih Rekomendasi NasDem, Bakal Calon Gubernur Maluku Utara Harus Pahami Ini

Rabu, 12 Juni 2024 - 20:32 WIT

Elegi Honorer K2 di Kota Ternate, Puluhan Tahun Mengabdi Tapi Belum Diangkat jadi Pegawai

Rabu, 12 Juni 2024 - 17:52 WIT

Sidang Kasus Mantan Gubernur Malut : Ajudan Terima Rp 4 M, Kadis P3A Setor Rp 500 Juta

Rabu, 12 Juni 2024 - 16:54 WIT

Pekerjaan Lanjutan Pelabuhan Hiri Ternate Tunggu Ini

Rabu, 12 Juni 2024 - 16:46 WIT

Siapkan Ini, Pemkot Ternate Bakal Tindak Pedagang yang Jual Hewan Kurban di Pinggir Jalan

Berita Terbaru

Akademisi Unkhair Ternate, Muamil Sunan

Headline

Akademisi : Pemprov Malut Harus Reaksi Cepat Soal Plt Sekda

Rabu, 12 Jun 2024 - 22:18 WIT

error: Konten diproteksi !!