Bahas Kuota dan Layanan Haji, Menhaj–Gubernur Malut Sepakati Perbaikan Akses dan Kualitas Jamaah

Haliyora.id, Jakarta – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menerima audiensi Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos di Kantor Kementerian Haji dan Umrah RI, Jakarta, Selasa (17/3/2026). Pertemuan ini menyoroti upaya peningkatan kualitas layanan, penguatan koordinasi pusat-daerah, serta perluasan akses bagi jemaah haji dan umrah asal Maluku Utara.

Dalam pertemuan tersebut, Irfan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan seluruh jemaah mendapatkan hak pelayanan secara optimal selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki ekosistem pelayanan haji dan umrah, terutama bagi jemaah di wilayah Indonesia Timur,” ujar Irfan.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah optimalisasi kuota haji untuk Maluku Utara. Hal ini mengingat panjangnya daftar tunggu calon jemaah di daerah tersebut. Pemerintah menekankan bahwa distribusi kuota di tingkat kabupaten/kota harus dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menjamin keadilan.

BACA JUGA  Tingkatkan Trasparansi dan Standarisasi, OJK Terbitkan Aturan Pengelolaan Rekening Bank Umum

Selain itu, kedua pihak juga membahas peningkatan infrastruktur pendukung serta akses transportasi bagi jemaah, mulai dari keberangkatan di daerah asal hingga mobilitas selama berada di Arab Saudi.

Dalam aspek kesehatan, pertemuan turut menyoroti pentingnya standardisasi skrining kesehatan sesuai regulasi terbaru dari Pemerintah Arab Saudi. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kesiapan fisik jamaah sebelum keberangkatan.

Irfan juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas petugas haji, khususnya dalam memahami budaya dan bahasa lokal. Hal ini menjadi penting mengingat tingginya jumlah jemaah lanjut usia dari Maluku Utara yang membutuhkan pendampingan lebih intensif.

BACA JUGA  Pemprov Malut 'Tege' DBH Kabupaten/Kota Senilai Rp 15 Miliar

Di sisi lain, penguatan edukasi manasik haji turut menjadi perhatian bersama. Pemerintah pusat dan daerah sepakat meningkatkan pemahaman jemaah terkait tata cara ibadah serta regulasi terbaru di Tanah Suci agar mereka dapat menjalankan ibadah secara mandiri dan tertib.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengapresiasi respons cepat pemerintah pusat dalam mengakomodasi kebutuhan jemaah dari wilayahnya. Ia berharap hasil pertemuan ini dapat segera ditindaklanjuti menjadi langkah konkret.

“Ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah bagi masyarakat Maluku Utara,” kata Sherly.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi pijakan awal dalam memperkuat sistem pelayanan haji yang lebih inklusif, khususnya bagi daerah-daerah di kawasan Indonesia Timur. (Redaksi)

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah