Sofifi, Maluku Utara – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) melanjutkan komitmennya untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC) melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dengan menggelar pertemuan penting antara Pemprov dan Pemerintah Kota Ternate, Senin (08/12/2025).
Pertemuan ini diadakan di Hotel Crisan Ternate, yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsudin A. Kadir, beserta jajarannya dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos), serta pejabat dari Pemerintah Kota Ternate.
Dalam kesempatan tersebut, Samsudin A. Kadir mengungkapkan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengatasi beberapa permasalahan terkait anggaran BPJS yang dialami oleh Kota Ternate, terutama setelah terjadinya pemotongan anggaran yang berdampak pada pelayanan kesehatan. Ia menegaskan pentingnya evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan ketersediaan dana bagi program UHC.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setelah melakukan evaluasi APBD, kami menemukan bahwa anggaran untuk BPJS tidak mencukupi,” jelas Samsudin.
Oleh karena itu, kata Sekda, Pemprov berencana untuk menambah anggaran melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 10 miliar pada APBD tahun anggaran 2025. Hal ini diharapkan dapat membantu Pemkot dalam menutupi utang-utang yang ada serta memastikan kelanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
