Ia menilai, penundaan pencairan dana bantuan partai politik tidak bisa langsung dimaknai sebagai bentuk diskriminasi terhadap PSI, melainkan dapat disebabkan oleh kebijakan efisiensi dan penyesuaian fiskal daerah.
“Dalam situasi fiskal yang terbatas seperti sekarang, pemerintah tentu harus melakukan prioritas pembiayaan. Aneh saja, nominal dana yang relatif kecil justru dijadikan polemik publik tanpa memahami konteks teknis administrasi daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Risaldi menilai, sebagai pimpinan partai politik, Erwin semestinya menunjukkan kedewasaan dan sikap edukatif dalam menyikapi persoalan anggaran publik. Namun, menurutnya, Erwin justru menyoroti hal teknis dengan nada emosional. “Itu menunjukkan kurangnya kedewasaan berpolitik. Kritik memang hak setiap warga negara atau partai, tapi idealnya disampaikan lewat mekanisme resmi dan komunikasi konstruktif, bukan membangun opini publik yang bisa menurunkan wibawa partai,” paparnya.
Risaldi menegaskan, partai politik seharusnya menjadi teladan dalam disiplin administrasi serta menghormati mekanisme keuangan negara. “Jika dana belum dicairkan, itu bagian dari tanggung jawab keuangan daerah, bukan bentuk pengabaian,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya etika komunikasi politik yang seimbang antara kritik dan solusi, bukan sekadar retorika tanpa substansi. “Politik yang sehat bukan diukur dari seberapa keras suara disuarakan di media, tapi dari seberapa matang cara berpikir dan berargumentasi demi kepentingan publik,” tegasnya.
Sebagai Ketua partai, kata Risaldi, Erwin seharusnya menjadi panutan bagi kadernya, bukan bersikap reaktif terhadap persoalan teknis. “Menjadi dewasa dalam politik berarti memahami bahwa anggaran publik dikelola dengan prinsip rasional, bukan emosional,” tambahnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!