Fokus utama anggaran tersebut meliputi insentif sosial, layanan pendidikan dan kesehatan gratis, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Halteng, Ikram M. Sangaji, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan publik, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara bijak dan tepat sasaran. “Langkah efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat, tapi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola anggaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” jelas Bupati Ikram.
Ia juga menegaskan bahwa pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) bukanlah hambatan, melainkan tantangan bagi pemerintah daerah untuk tetap berdiri kokoh dan efisien tanpa mengorbankan kepentingan publik.
“Pengurangan TKD bukan hambatan, tapi tantangan untuk membuktikan bahwa Halteng bisa menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang efisien dan pro-rakyat, berlandaskan semangat Asta Cita,” tandasnya.
Dengan dukungan DPRD, program bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dipastikan tetap menjadi prioritas utama dalam APBD 2026. Pemda menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran akan diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat setempat. (RJ/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!