Lebih lanjut, ia menekankan perlunya sektor-sektor PAD didorong untuk meningkat seiring dengan adanya pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Merlisa menilai pentingnya koordinasi lintas daerah untuk optimalisasi pemungutan dan distribusi.
“Prinsipnya, kami di DPRD ingin menyoroti anggaran ini, namun sangat kecil, dan juga hanya anggaran normatif,” jelasnya.
Mantan Ketua DPRD Kota Ternate ini menyerukan kepada Dishub untuk meningkatkan retribusi dari sektor pelabuhan dan terminal, yang dinilai berpotensi menyumbangkan PAD lebih signifikan.
Selain itu, berbicara mengenai Biro BPBJ, Merlisa merincikan bahwa anggarannya awalnya sebesar Rp 7 miliar, namun telah dipangkas hingga tersisa Rp 3 miliar. Ia juga mengingatkan pentingnya proses e-katalog dan e-processing yang berhubungan dengan serapan anggaran.
“Meskipun BPBJ telah menyelesaikan tender 100 persen, faktanya penyerapan masih sangat minim. Masalah terletak pada e-katalog, sehingga harus dilakukan tender ulang pada bulan September lalu,” tegasnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!