Selain itu, KMP Makassar Timur juga telah mempersiapkan sejumlah unit usaha lain seperti Gerai BRILink, apotek, dan pengelolaan sampah. Namun seluruh program tersebut masih tertahan karena ketiadaan modal.
“Izin BRILink sudah ada, tapi belum bisa dijalankan karena belum ada permodalan. Untuk gerai apotek, kami sedang mengajukan kerja sama dengan Kimia Farma. Kami juga tengah menjalin kerja sama dengan pihak IT PLN di Jakarta untuk mengolah sampah menjadi RDF (Refuse Derived Fuel) sebagai pengganti batu bara,” paparnya.
Mamang menyebutkan, ada enam program kerja utama KMP Makassar Timur, yaitu: gerai sembako, BRILink, apotek, budidaya ikan, pengelolaan sampah, dan simpan pinjam. Namun program simpan pinjam masih ditunda pelaksanaannya.
“Kami menunda program simpan pinjam karena seringkali menjadi sumber masalah di banyak koperasi. Selain itu, kami masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah mengenai pelaksanaannya,” tambahnya.
Terkait sumber anggaran, Mamang mengakui bahwa operasional koperasi saat ini hanya bersumber dari iuran anggota. “Belum ada dana dari pemerintah. Modal kami berasal dari iuran wajib Rp10 ribu per bulan dan iuran pokok Rp100 ribu yang dibayarkan satu kali oleh masing-masing anggota. Saat ini, kami memutar modal dari 130 anggota yang aktif,” katanya.
Sementara itu, Ketua KMP Tabona, Hi. Muhammad Abd Kadir, mengungkapkan bahwa koperasinya hingga kini belum secara resmi beroperasi karena menunggu launching secara nasional serta pencairan anggaran dari pemerintah.
“Seluruh kegiatan KMP di Indonesia sebenarnya belum berjalan karena anggaran belum turun. Namun kami sudah mulai memberdayakan usaha-usaha milik anggota secara mandiri,” jelasnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!