Daruba, Maluku Utara – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (Gamhas) Sektor Unipas Pulau Morotai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (8/9/2025). Mereka menuntut pemerintah daerah dan DPRD segera menyelesaikan sejumlah persoalan yang dinilai krusial bagi masyarakat setempat.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan delapan poin tuntutan, antara lain pembangunan tembatan perahu di Desa Tiley Kusu, penyediaan transportasi darat untuk siswa SMP Negeri 17 di Desa Bere-Bere Kecil, pembentukan Perda larangan penambangan ilegal galian C, pengusutan tuntas kasus kekerasan seksual, penyelesaian pembangunan talud di Desa Dokumira dan Desa Momijiu, antisipasi banjir di Desa Muhajirin, penghentian aktivitas reklamasi, dan penyelesaian sengketa lahan antara warga dan TNI AU.
Salah satu orator aksi, Faishadan, menilai Pemkab dan DPRD Morotai belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik. Ia menyoroti berbagai persoalan yang tak kunjung diselesaikan meski telah berlangsung lama.
“Contohnya tembatan perahu di Desa Tiley Kusu yang rusak bertahun-tahun dan tidak mendapatkan perhatian dari dinas terkait, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP),” ujarnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!