Sofifi, Maluku Utara – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Maluku Utara kembali mengungkapkan data terkait kinerja pengelolaan barang dan jasa di 10 kabupaten/kota. Berdasarkan informasi terbaru, Pemkab Kepulauan Sula menempati posisi terendah dalam kategori pro aktif tata kelola pengadaan barang dan jasa.
“Di antara 10 kabupaten/kota, Pemkab Sula adalah yang paling rendah dalam hal ini,” ungkap Plt Karo BPBJ Setda Provinsi Maluku Utara, Hairil Hukum, Kamis (28/8/2025).
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan UKPBJ dari sepuluh kabupaten/kota di Maluku Utara, dengan agenda utama mempercepat capaian tingkat kematangan UKPBJ proaktif. Sayangnya, perwakilan dari Kabupaten Kepulauan Sula dan Taliabu tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut, yang menunjukkan kurangnya partisipasi dari daerah-daerah ini.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!