Pemkab Sula Terburuk dalam Pengelolaan UKPBJ di Maluku Utara

Hairil menambahkan, Kabupaten Kepulauan Sula selama ini jarang berpartisipasi dalam kegiatan semacam ini, yang berdampak pada rendahnya tingkat proaktif daerah tersebut. “Ini harus menjadi perhatian serius bagi Bupati Sula, Fifian Adeningsih Mus, untuk mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan kinerja dalam bidang pengadaan,” tegasnya.

Forum ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa di daerah. Menurut data yang diperoleh dari https://siukpbj.lkpp.go.id per 28 Agustus 2025, baru tiga UKPBJ di Maluku Utara yang berhasil mencapai Level 3 atau Proaktif, dengan nilai kematangan penuh yaitu 9/9, yakni UKPBJ Provinsi Maluku Utara, UKPBJ Kota Ternate, dan UKPBJ Kota Tidore Kepulauan. Sementara itu, 8 kabupaten lainnya masih belum memenuhi kriteria proaktif.

Berikut capaian Level Kematangan UKPBJ se-Maluku Utara per 28 Agustus 2025 :

1. Provinsi Maluku Utara 9/9
2. Kota Ternate 9/9
3. Kota Tidore Kepulauan 9/9
4. Kabupaten Halmahera Timur 8/9
5. Kabupaten Pulau Taliabu 8/9
6. Kabupaten Halmahera Selatan 8/9
7. Kabupaten Pulau Morotai 8/9
8. Kabupaten Halmahera Utara 6/9
9. Kabupaten Halmahera Tengah 4/9
10. Kabupaten Halmahera Barat 3/9
11. Kabupaten Kepulauan Sula 1/9

Dari data ini, menunjukkan bahwa delapan kabupaten lainnya masih perlu berupaya mengejar target agar bisa memenuhi standar UKPBJ yang ideal.