Bobong, Maluku Utara – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, mempercepat langkah strategis untuk menghadirkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat.
Upaya tersebut ditandai dengan pengajuan audiensi resmi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Kepala Dinas Sosial Pulau Taliabu, Kuraisia Marsaoly, menyampaikan bahwa seluruh dokumen proposal pembangunan Sekolah Rakyat telah diserahkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah.
“Dokumen tersebut juga telah ditembuskan kepada Gubernur Maluku Utara untuk memperkuat dukungan lintas sektor,” ujar Kuraisia melalui Kepala Dinas Kominfo Taliabu, Haruna Masuku, Jumat (17/4/2026).
Saat ini, Pemkab Taliabu menunggu persetujuan jadwal pertemuan dengan Menteri Sosial. Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, disebut telah menjadwalkan agenda khusus untuk memaparkan langsung urgensi program tersebut di tingkat pusat.
Permohonan audiensi itu dinilai penting agar proses implementasi Sekolah Rakyat tidak terhambat persoalan administratif.
Langkah ini berangkat dari kondisi riil daerah. Berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan di Pulau Taliabu masih berada di level 6,63 persen. Dampaknya, sektor pendidikan ikut terdampak signifikan.
Tercatat sedikitnya 504 siswa mengalami putus sekolah. Lebih memprihatinkan lagi, terdapat 842 anak usia sekolah di 71 desa yang hingga kini belum mengenyam pendidikan sama sekali.
Selain itu, sebanyak 5.078 jiwa masuk dalam kategori desil satu dan dua atau kelompok miskin ekstrem. Data ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah untuk mendorong lahirnya Sekolah Rakyat sebagai solusi konkret.
Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau wilayah terpencil yang selama ini belum terlayani secara optimal oleh sistem pendidikan formal. Fokus utamanya adalah memberikan akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dengan pendekatan tersebut, hambatan ekonomi diharapkan tidak lagi menjadi alasan bagi anak-anak untuk meninggalkan bangku sekolah.
Pemerintah daerah menilai program ini bukan sekadar kebijakan pendidikan, melainkan bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan.
Selain sejalan dengan visi pembangunan daerah, Sekolah Rakyat juga diposisikan sebagai bentuk sinergi dengan agenda nasional dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Ini adalah investasi jangka panjang. Negara harus hadir memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak,” kata Kuraisia.
Melalui Sekolah Rakyat, harapan baru pun mulai tumbuh di wilayah terpencil seperti Taliabu, bahwa pendidikan tetap bisa dijangkau, dan masa depan anak-anak tidak lagi ditentukan oleh keterbatasan ekonomi. (RHM)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!