Bilhan juga mendorong evaluasi terhadap OPD penghasil PAD yang dinilai tidak maksimal dalam mencapai target. Ia memastikan, Fraksi PDIP–Perindo akan tetap konsisten mengawal kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Kota Ternate.
“Kami akan terus menyampaikan pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah demi kepentingan publik,” pungkasnya.
Sementara itu, menanggapi pandangan umum Fraksi Gerindra, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dalam pidato tanggapannya menjelaskan bahwa perubahan belanja, baik penambahan maupun pengurangan, dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal dan menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku.
“Penyesuaian ini penting untuk mengakomodasi perubahan kebijakan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah, terutama dalam rangka menindaklanjuti regulasi terkait efisiensi anggaran,” jelas Wali Kota Tauhid.
Dari fraksi Gerindra, tanggapan yang sama juga disampaikan oleh Walikota terhadap padangan umum Fraksi PDIP dan Perindo.
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dalam tanggapannya menegaskan bahwa pemerintah tetap berpegang pada pentahapan agenda prioritas RPJMD sebagai dasar perencanaan dan penganggaran.
“Empat agenda prioritas tahun 2025 telah diintegrasikan secara paralel dengan 14 agenda strategis lainnya agar pembangunan berjalan selaras, terukur, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa alokasi anggaran dalam RAPBD Perubahan 2025 telah diarahkan untuk mendukung program strategis, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Keberpihakan anggaran tidak hanya dilihat dari jumlah alokasi, tetapi juga efektivitas pelaksanaan program. Kami akan terus menjaga konsistensi arah kebijakan sesuai RPJMD dan menyesuaikannya dengan kondisi riil masyarakat serta kemampuan fiskal daerah,” tutupnya. (RFN/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!