DPRD dan Pemprov Malut Sepakati APBD Perubahan dan Induk 2026

“Kebijakan Pendapatan Daerah Perubahan APBD 2025 sebesar Rp 3,432 triliun berkurang Rp 12 miliar lebih dari APBD Induk Rp 3,44 triliun. Kebijakan Belanja Daerah Perubahan APBD 2025 Rp 3.425 triliun lebih, bertambah Rp 11 miliar lebih dari APBD Induk Rp 3,414 triliun. Kebijakan Pembiayaan Daerah APBD 2025, yang mana pengeluaran pembiayaan Rp 33 miliar lebih mengalami peningkatan Rp 23 miliar lebih, sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu Rp 40 miliar lebih,” paparnya.

BACA JUGA  Prioritas Penanganan Covid-19, Pemkot Ternate Usul Tambahan 39 Miliar

Sementara pada rancangan APBD 2026, berdasarkan pertimbangan realisasi dan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dalam dua tahun terakhir maka kebijakan pendapatan daerah ditaksir Rp 3,562 triliun. 

Rancangan ini mencakup kebijakan belanja daerah yang ditaksir Rp 3,577 triliun. Sementara Kebijakan Pembiayaan Daerah, di mana penerimaan pembiayaan Rp 20 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan Rp 5 miliar.

BACA JUGA  Harga Kopra dan BBM Picu Kemiskinan di Maluku Utara

“Maka pendapatan daerah tahun 2026 sudah termasuk prediksi pendapatan Kurang lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang ditampung pada treasury Deposit Facility (TDF),” jelasnya. 

Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diproyeksi meningkat 13,8 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,48 sampai dengan 4,01 persen, sementara Tingkat Kemiskinan 3,00 sampai dengan 4,50 persen. Indeks Rasio Gini 0,270 sampai dengan 0,286. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 0,487. 

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah