Selain program RTLH, Tonny juga menyinggung soal pembahasan lahan di kawasan PGM, di mana masih ada sekitar Rp 500 juta yang belum terbayarkan. Meski begitu, ia tak merincikan secara detail objek yang disebutkan itu.
“Di PGM ada lima objek yang harus segera diselesaikan. Entah nantinya akan dijadikan RSUD atau untuk keperluan usaha skala lain, yang jelas itu harus diselesaikan dulu. Karena itu, saya kembali komunikasikan dengan DPRD soal kemungkinan penambahan anggaran untuk pelunasan,” terangnya.
Tonny menyebutkan bahwa total pagu anggaran Disperkimtan untuk tahun 2026 mencapai Rp 17 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 9 miliar dialokasikan untuk belanja rutin seperti gaji pegawai, dan hanya Rp 6 miliar yang digunakan untuk program kegiatan. “Jika dibandingkan dengan tahun 2025 yang hanya Rp 14 miliar, maka ada kenaikan sekitar Rp 3 miliar di tahun 2026,” jelas Tonny.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kenaikan anggaran ini disebabkan oleh penambahan sejumlah program baru yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), namun kini dialihkan ke Disperkimtan.
“Ada regulasi baru yang mengatur bahwa beberapa program, seperti pembangunan jalan lingkungan, kini sudah dialihkan ke Disperkimtan. Karena itu, anggarannya juga ikut ditambahkan oleh Bappeda,” tutup Tonny. (RFN/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!