Sofifi, Maluku Utara – Memasuki bulan Agustus 2025, penyerapan anggaran pemerintah Provinsi Maluku Utara baru mencapai angka 33 persen. Penyerapan ini terutama berasal dari belanja pegawai dan belanja modal, sementara proyek fisik hingga saat ini belum berjalan.
Hairil Hi. Hukum, Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Maluku Utara, menjelaskan bahwa berdasarkan instruksi Gubernur Sherly Jtoanda, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan menyelesaikan belanja modal pada bulan ini. Namun, hingga kini, banyak OPD yang belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam menyerahkan dokumen yang diperlukan.
“Progres belanja modal yang saya ambil dari Sistem Pengadaan Umum atau SIRUP menunjukkan bahwa lelang umum dan seleksi umum di BPBJ sudah mencapai 55 persen,” ungkap Hairil Hukum pada Jumat (8/8/2025).
Selain itu, Hairil menambahkan bahwa untuk e-procurement, data dari SIRUP mencatat bahwa realisasinya juga telah mencapai 52,36 persen di data e-Katalog Procurement.
“Untuk saat ini, kami berharap semua paket dari dinas-dinas yang belum masuk agar segera menyerahkan dokumen tersebut, supaya proses lelang dapat dipercepat di bulan Agustus ini,” tegas Hairil.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!