Hariyadi menilai, pembentukan tim independen merupakan bagian dari peran pemerintah provinsi, sebagai langkah dan sikap serius mengatasi pencemaran Teluk Weda. Hal ini juga selaras dengan pernyataan gubernur di media pada Mei lalu. Namun ia mempertanyakan kinerja OPD Teknis, yang mana hingga saat ini tak punya kejelasan lanjut soal tim yang akan dibentuk itu.
“Tim independen yang direncanakan Ibu Gubernur sebelumnya bagian dari peran pemerintah untuk menangani kasus pencemaran di Teluk Weda, namun hingga saat ini, kita juga belum tahu pekerjaan tim independen ini, pekerjaannya sampai dimana, atau jangan-jangan sudah ada hasil tapi kita tidak tahu,” singgungnya.
Politisi PBB ini lantas menyesali pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maluku Utara, Fachruddin Tukuboya, yang menampik hasil riset dari Prof Muhammad Aris dan WALHI Malut pada tahun 2023, serta hasil riset Nexus 3 Foundation dengan mengatakan pertambangan nikel tidak menggunakan merkuri.
Anggota DPRD Dapil III ini sontak meminta kepada Fachruddin Tukuboya agar setiap bantahan yang dilontarkan harus berdasarkan hasil riset pula. “Bahkan belum lama ini ada statement yang disampaikan oleh Kadis DLH Malut, bahwa kondisi di Teluk Weda normal-normal saja, semestinya ada hasil penelitian yang mengungkapkan fakta-fakta itu, maka DLH harus membantah dengan hasil penelitian juga, karena itu ilmiah, agar pemerintah juga bisa dipercaya mampu menjamin kalau lingkungan di sana aman-aman saja,” cecarnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!