Sofifi, Maluku Utara – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Tim Penanganan Darurat kembali meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Kabupaten Halmahera Utara, Sabtu (7/2/2026). Peninjauan difokuskan pada sejumlah jembatan dan ruas jalan vital yang mengalami kerusakan akibat banjir besar yang terjadi pada awal Januari 2026.
Rombongan dipimpin Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Utara, Fehby Alting, bersama Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Daniel Panannangan, serta tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Lokasi yang ditinjau meliputi Jembatan Ake Sakita, Jembatan Ake Kusuwani, Jembatan Ake Aru, serta satu jembatan di Desa Pacao, Kecamatan Loloda Utara. Tim juga mengecek kondisi ruas jalan longsor di Desa Posi-posi, yang merupakan bagian dari ruas Negidiho–Lapi dan Lapi–Darume, yang direncanakan masuk dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Peninjauan dimulai sejak pukul 08.30 WIT, diawali dari Jembatan Ake Aru. Di lokasi tersebut, oprit jembatan tidak mampu menahan derasnya arus banjir akibat hujan intensif pada 6–9 Januari 2026. Akibatnya, oprit kiri dan kanan sepanjang 69,68 meter terlepas dari badan jembatan dan memutus total akses utama masyarakat Galela dan Loloda menuju pusat Kabupaten Halmahera Utara.
Kepala BPBD Maluku Utara, Fehby Alting, mengatakan penanganan darurat dilakukan berdasarkan instruksi langsung Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda setelah menerima laporan kerusakan. “Gubernur menginstruksikan agar penanganan darurat segera dilakukan sehingga akses masyarakat bisa kembali terbuka, mobilitas pulih, dan distribusi barang berjalan normal,” ujar Fehby di lokasi, Senin (9/2/2026).
Ia menjelaskan, saat ini BPBD dan Dinas PUPR telah membuka akses sementara dengan melakukan penimbunan badan oprit. Balai Wilayah Sungai (BWS) membangun bronjong untuk mengarahkan aliran sungai agar tidak kembali merusak struktur jembatan, sementara Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) menyiapkan pembangunan oprit permanen di sisi kiri dan kanan jembatan.
Peninjauan juga melibatkan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Inspektorat Provinsi, serta mendapat pengawasan langsung dari Anggota DPRD Maluku Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara–Morotai, Aksandri Kitong, guna memastikan seluruh proses berjalan cepat, tepat sasaran, dan aman.
Aksandri Kitong mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui BPBD dan PUPR yang telah membangun jembatan darurat di sejumlah titik terdampak, termasuk di Desa Pacao. “Saya sangat mengapresiasi langkah cepat BPBD dan PUPR. Saat ini masih ada beberapa desa terdampak yang terus dipantau, seperti Galao, Kapa-Kapa, Kailupa, dan Darume. Pekerjaan sementara hampir selesai,” katanya.
Ia mengakui kerusakan infrastruktur akibat bencana membutuhkan anggaran besar, namun menurutnya penanganan bencana tidak bisa ditunda. “Kalau ini menyangkut keselamatan masyarakat dan kepentingan orang banyak, harus disupport. DPRD akan terus mengawal. Saya melihat respons Pemprov Maluku Utara sangat luar biasa,” ujarnya.
Sementara itu, warga Desa Pacao, Amrul Walanda, mengatakan jembatan rusak akibat banjir besar yang terjadi setelah hujan deras selama dua hari berturut-turut, ditambah kondisi jembatan yang sudah tua karena terbuat dari kayu.
Ia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi yang langsung membangun jembatan darurat sehingga akses masyarakat kembali terbuka. “Jembatan ini merupakan akses utama masyarakat Loloda ke Halmahera Utara. Putus sekitar 10 hari, tapi alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah,” katanya.
Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan permanen berbahan beton agar lebih tahan terhadap banjir di masa mendatang.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak bencana sebagai penopang utama aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah utara Pulau Halmahera. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!