Ateh mengapresiasi Pemprov Malut atas inisiatif dan kepercayaannya dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola daerah. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
“Pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan sangat krusial untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah. Kami menaruh harapan besar agar kerja sama ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara,” tambahnya.
Kerja sama ini memperkuat sinergi antara BPKP dan Pemprov Malut dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada hasil. Penandatanganan kerja sama ini juga diharapkan menjadi katalisator bagi peningkatan reformasi birokrasi dan percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia. (*RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!