Realisasi APBN pada 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara Capai 26,20 Persen

6. Kabupaten Halmahera Barat

• Belanja pegawai realisasinya baru Rp 23.276 miliar dari pagu Rp 70.057 miliar.
• Belanja barang realisasi Rp 8.277 miliar dari pagu Rp 29.505 miliar.
• Belanja modal realisasi Rp 4.694 miliar dari pagu Rp 14.126 miliar.
• Total realisasi Rp 36.248 miliar dari pagu Rp 113.689 miliar.
• Transfer ke daerah realisasinya Rp 250.948 miliar dari pagu Rp 946.912 miliar.

7. Kabupaten Pulau Morotai

• Belanja pegawai realisasinya Rp 26.735 miliar dari pagu Rp 83.779 miliar.
• Belanja barang realisasi Rp 9.492 miliar dari pagu Rp 44.497 miliar.
• Belanja modal realisasi Rp 433.695 juta dari pagu Rp 35.181 miliar. 
• Total realisasi Rp 36.660 miliar dari pagu Rp 163.458 miliar. 
• Transfer ke daerah realisasinya Rp 186.814 miliar dari pagu Rp 627.586 miliar.

8. Kabupaten Pulau Taliabu

• Belanja pegawai realisasinya baru Rp 12.417 miliar dari pagu Rp 42.217 miliar.
• Belanja barang realisasi Rp 3.851 miliar dari pagu Rp 19.192 miliar.
• Belanja modal realisasi Rp 700.950 juta dari pagu Rp  3.965 miliar. 
• Total realisasi Rp 16.970 miliar dari pagu Rp 65.375 miliar. 
• Transfer ke daerah realisasinya 171.355 miliar dari pagu 599.952 miliar.

9. Kota Ternate

• Belanja pegawai realisasinya baru Rp 376.729 miliar dari pagu Rp 1.102 triliun.
• Belanja barang realisasi Rp 148.368 miliar dari pagu Rp 1.041 triliun.
• Belanja modal realisasi Rp 6.537 miliar dari pagu Rp 324.526 miliar.
• Bansos realisasi Rp 4.155 miliar dari pagu Rp 9.030 miliar. 
• Total realisasi Rp 535.790 miliar dari pagu Rp 2.477 triliun. 
• Transfer ke daerah realisasinya Rp 303.115 miliar dari pagu Rp 840.330 miliar.

10. Kota Tidore Kepulauan

• Belanja pegawai realisasinya baru Rp 65.790 miliar dari pagu Rp 205.784 miliar.
• Belanja barang realisasi Rp 23.996 miliar dari pagu Rp 117.575 miliar.
• Belanja modal realisasi Rp 13.453 miliar dari pagu Rp 88.189 miliar.
• Bansos realisasi 0 pagu Rp 2.369 miliar.
• Total realisasi Rp 103.240 miliar dari pagu Rp 413.919 miliar. 
• Transfer ke daerah realisasinya Rp 296.033 miliar dari pagu Rp 945.871 miliar.

Sementara untuk data realisasi sampai dengan Mei 2025 baru akan dirilis sekitar akhir bulan Juni 2025.
Oleh karena itu, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara selalu berkomitmen dalam implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan terus menjaga integritas, menjamin kualitas pelayanan terbaik, mengembangkan inovasi, melaksanakan reformasi birokrasi, serta memelihara semangat Anti Korupsi, Anti Penyuapan, dan Anti Gratifikasi dengan moto layanan TABEA (Tanggap, Bersih, Andal). (Mg01/Red)