Ia juga menyentil masalah anggaran sebesar Rp 1,5 miliar yang dialokasikan oleh Pemprov untuk pengadaan 67 ekor sapi kurban. Menurutnya, DPRD mempunyai tugas pengawasan sehingga informasi mengenai pendistribusian hewan kurban tersebut perlu dibahas secara terbuka.
“Kan proses pembagian sapi kurban kemarin tidak merata, ada satu Kabupaten yang dapat 8, ada juga yang dapat 10. Kami berharap kehadiran Biro Kesra agar sama-sama membahas hal ini, biar kedepan kalau ada distribusi hewan kurban, kita berpikir secara bersama untuk pembagian secara merata,” tegasnya.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan bahwa meskipun surat undangan rapat telah diumumkan, Biro Kesra tidak memberikan konfirmasi apapun. “Surat undangan rapat kita sudah layangkan, tapi ketidakhadiran Biro Kesra, kami diperkirakan ada balasan untuk mengkonfirmasi, tapi lagi-lagi tidak ada informasi dari mereka,” kesalnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
