Ternate, Maluku Utara – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate yang tidak mengalokasikan anggaran untuk pengadaan buku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) tahun ini, dikritik kalangan akademisi. Keputusan ini dinilai tidak sejalan dengan semangat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kota yang dikenal memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi.
Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Nurdin I. Muhammad, menyebut langkah Pemkot tersebut sebagai bentuk efisiensi yang tidak tepat sasaran dan berpotensi menghambat kemajuan literasi masyarakat kota.
“Efisiensi seharusnya diterapkan pada pos-pos anggaran yang bersifat rutin, seperti perjalanan dinas atau ATK. Bukan pada aspek strategis seperti pengadaan buku yang menyangkut penguatan literasi masyarakat,” ujar Nurdin kepada wartawan, Rabu (4/6/2025).
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!