Atas perjanjian itulah, orang nomor satu di Universitas Pasifik menekan bahwa kewenangan pengelolaan hutan oleh pemerintah provinsi tidak semestinya digunakan untuk mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan pihak-pihak yang terdampak langsung.
“Sekali lagi, kita mendukung upaya memperkuat pertahanan negara lewat latihan militer. Namun, penggunaan kawasan hutan harus melibatkan masyarakat karena ini menyangkut keberlanjutan hidup kita. Hutan adalah penopang utama kehidupan kami di Morotai,” tutupnya. (RF/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!