Rapat Pemprov di Hotel Bella, Kantor Gubernur Malut Sunyi Senyap

Terkait dengan kegiatan Pemprov yang diadakan di Kota Ternate, Rabu (16/04), wartawan Haliyora.id mencoba mengkonfirmasi juru bicara kantor Gubernur Maluku Utara, Rahwan K Suamba, via whatsApp. “Besok pagi saja baru wawancarai,” singkatnya.

Sementara itu, kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto, berimbas pada daerah. Banyak kegiatan daerah dicekak untuk menghemat belanja.

Untuk mendukung kebijakan Prabowo Subianto, akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. Muamil Sunan, memandang kiranya Pemprov Maluku Utara mengurangi rapat dan kegiatan pemerintahan. “Kebijakan efisiensi anggaran tentunya akan berdampak pada pembiayaan kegiatan-kegiatan di tiap OPD, sehingga belanja pemerintah yang tidak memiliki efek terhadap pembangunan daerah harusnya bisa dikurangi, seperti biaya perjalanan dinas, kegiatan rapat-rapat serta belanja lainnya,” kata Muamil kepada wartawan media ini, Rabu (16/04/2025).

BACA JUGA  Tolak Penundaan Pengangkatan, Calon PPPK Minta Gubernur Sherly Perjuangkan Nasib Mereka

Menurut dosen Fakultas Ekonomi itu, jika hanya rapat harusnya bisa diadakan di kantor Pemprov di Sofifi dan tidak seharusnya dilaksanakan di hotel, terkecuali kegiatan yang membutuhkan ruangan dengan kapasitas besar seperti kegiatan workshop atau seminar.

“Kalau hanya rapat internal kepala daerah dengan para pimpinan OPD yang tidak lebih dari 100 orang harusnya rapat tidak dilaksanakan di hotel, apalagi rapat dilaksanakan di hotel Bella yang notabene gubernur sebagai pemiliknya. Pastinya biaya sewa ruangan lumayan mahal sehingga akan menguras anggaran daerah,” cecar Muamil.

BACA JUGA  Wagub Malut Tekankan Koordinasi dan Kedamaian Hadapi Situasi di Halteng

Di satu sisi, kata Muamil, apabila rapat-rapat hanya selalu diadakan di Hotel Sahid Bella, pastinya akan menimbulkan persepsi negatif dari publik terhadap gubernur Sherly Tjoanda. Apalagi daerah menghadapi efisiensi anggaran, tentu gubernur dicurigai mencari keuntungan sendiri.

“Harusnya gubernur mendukung kebijakan efisiensi anggaran dengan mengurangi belanja-belanja pemerintah yang tidak bermanfaat bagi masyarakat, karena itu harus dikritisi, DPRD juga harusnya tegas terhadap kebijakan gubernur,” kata Muamil memungkas. (RS/Red)

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah