Sofifi, Maluku Utara – Pernyataan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut), Sarbin Sehe, menanggapi kebijakan Gubernur Sherly Tjoanda atas pengangkatan Abjan Sofyan sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan (TPP) mendapatkan kritik dari publik.
Salah satunya datang dari Akademisi Universitas Bumi Hijrah (Unbrah) Sofifi, Maluku Utara, Indra Abidin. Dia menyoroti pernyataan Wagub Sarbin Sehe, yang menyebut bahwa kepala daerah yang pernah terjerat kasus korupsi adalah hal biasa.
“Buktinya ada terpidana yang terpilih sebagai bupati dan ada juga pejabat tinggi negara, kita tidak harus membunuh orang. Jadi maaf, sekali karena hal itu terjadi di Indonesia, kita berharap dalam sistem pemerintahan soal integritas itu hal yang paling nomor wahid lah,” demikian pernyataan Wagub Sarbin di Haliyora.id, edisi, Selasa 15 April 2025.
Atas hal tersebut, Indra memfokuskan penilaiannya terhadap model komunikasi setingkat kepala daerah. Menurut pengajar Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Unbrah, apa yang disampaikan menyentuh pola pikir (mindset) masyarakat. Korelasi antara pola pikir dan tindakan adalah urusan yang mendasar.
“Dalam konteks ini, mindset masyarakat atau masyarakat akan berpikir tentang kasus korupsi adalah hal biasa. Padahal, kita sedang bicara tentang menekan angka korupsi, kemudian soal birokrasi unggul. Jadi bukan si A atau B, tetapi setiap ungkapan kepala daerah memiliki pengaruh,” kata Indra, Rabu (16/04/2025).
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!