Diduga Korupsi, 5 Kades di Morotai Bakal Diberhentikan

Selain itu, dia menegaskan bahwa masalah pengelolaan dana desa perlu mendapatkan perhatian serius, karena APBD saat ini masih minus.  Meskipun APBD minus, pihaknya berupaya mengoptimalkan anggaran pembangunan untuk merealisasikan program Rusli-Rio di tengah kondisi keuangan yang terbatas.

“Saat ini kita menghadapi kondisi keuangan daerah yang minus. Namun, kita harus optimalkan untuk mewujudkan program yang sudah dirancang. Salah satu hal yang perlu diawasi adalah dana desa,” katanya.

BACA JUGA  Disnakertrans Morotai Ungkap Ribuan Warga Cari Kerja di Luar, Berdampak Pada Pilkada?

Dia menceritakan, pada masa jabatannya sebagai Bupati pertama, penggunaan dana desa mencapai Rp 1 miliar per desa, tetapi memberikan hasil yang nyata, seperti pembangunan kantor desa dan fasilitas lainnya. 

Namun, ia menilai saat ini dana desa yang jauh lebih besar, bahkan mencapai Rp 1,5 miliar hingga Rp 1,7 miliar, tidak memberikan dampak yang diharapkan. “Pada masa saya dulu, program satu desa Rp 1 miliar benar-benar berdampak positif. Namun, sekarang ini dana desa yang besar malah tidak terlihat hasilnya,” ujarnya.

BACA JUGA  Kejati Maluku Utara Periksa Eks Politisi NasDem di Kasus Tunjangan DPRD Rp 139 Miliar
chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah