Kata Rio, hal itu dilakukan agar dana desa yang belum sempat dicairkan beberapa waktu lalu itu bisa dicairkan. “Agar supaya apa, dana desa yang kemarin kami tahan sementara itu bisa kami cairkan agar bisa berguna atau bisa dipakai dengan baik. Jadi sudah tidak ada lagi yang seperti kemarin,” katanya.
Kendati begitu, Rio belum menyebutkan nama-nama Kades yang akan diberhentikan sementara. Begitu pula pihak Inspektorat dan Dinas PMD.
Sebelumnya, saat memimpin apel di hari pertama berkantor setelah cuti bersama lebaran Idul Fitri 1446 Hijriyah pada Selasa (08/04/2024) lalu, Bupati Pulau, Morotai Rusli Sibua, memerintahkan Inspektorat segera mengaudit para kades terkait dengan penggunaan dana desa. Audit harus dilakukan secara profesional, dan tidak menerima suap yang dapat merugikan negara.
Bupati Rusli menegaskan pentingnya penertiban dalam pemerintahan daerah, dan meminta Inspektorat untuk memeriksa penggunaan anggaran negara, khususnya dana desa, yang diduga disalahgunakan oleh beberapa kades.
Ia juga menekankan bahwa langkah ini diambil untuk memperbaiki birokrasi yang ada, bukan sebagai bentuk tindakan arogan, melainkan sebagai bentuk profesionalisme. “Saya sebagai Bupati bekerja untuk membenahi birokrasi Pemda Morotai. Saya tidak menunjukkan sikap arogan, tapi saya profesional dalam memperbaiki birokrasi. Yang mampu kita pakai, yang tidak mampu, belajar dulu,” ujar Rusli di hadapan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada apel pagi tersebut.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!