Dari segi pemerintahan, Mohtar melihat tidak ada pembacaan pemerintah kota yang mengantisipasi naiknya harga komoditi di bulan Ramadhan karena sudah berulang kali terjadi. Dirinya juga menyayangkan skema operasi pasar murah yang dilakukan pemerintah kota. Kata dia, skema ini sebetulnya tidak efektif tetapi masih saja dilakukan oleh Pemkot.
“Dari sisi pemerintah, sudah sepatutnya merencanakan dampak kenaikan harga dengan beberapa instrumen, yaitu mengupayakan masa tanam 5 bulan sebelum Ramadhan, menjaga jalur distribusi (supply Chain) yang tertata, jika dipandang perlu melakukan subsidi pada jalur pasok sebagai sumber kemahalan, menyusun ekosistem pangan yang dapat dideteksi sejak dini, bukan dengan langkah kampungan yang usang dengan cara operasi pasar murah oleh PKK, Pemda atau lainnya yang setiap tahun tidak efektif tapi masih terus dipertahankan,” singgungnya.
Kata dia, Pemerintah perlu menggenjot peran petani lokal, yang mana peran ini sangat diperlukan untuk mengimbangi kelangkaan barang dari luar provinsi, karena sejauh ini Ternate sebagai pasar namun Maluku Utara sulit mencapai kemandirian pangan yang berdampak pada salah urus dan biaya hidup tinggi.
“Mendorong partisipasi petani lokal, untuk mencegah banjir komoditi dari luar Maluku Utara yang berdampak pada ketergantungan komoditi dari luar provinsi, dalam catatan ekonomi Maluku Utara nyaris dalam 27 tahun sejak desentralisasi, Maluku Utara sulit melakukan kemandirian pangan yang bermuara pada provinsi dengan biaya hidup yang tinggi sebagai dampak dari salah urus ekonomi Malut,” sebutnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!