Fraksi PDIP DPRD Malut Singgung Kantor Perwakilan Tambang di Sofifi Hingga Pelabuhan di Pulau Rao

- Editor

Kamis, 6 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Maluku Utara, Said Banyo

Anggota DPRD Maluku Utara, Said Banyo

Sofifi, Maluku Utara – Anggota DPRD Maluku Utara dari Fraksi PDIP Said Banyo, meminta pemerintah provinsi menerbitkan aturan yang mewajibkan perusahaan tambang membangun kantor perwakilannya di Sofifi.

Menurut Said, dengan kehadiran kantor perwakilan di Sofifi maka mempermudah Pemprov melakukan penagihan pajak ke perusahaan-perusahaan tersebut guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BACA JUGA  Pemprov Malut Proyeksikan Pendapatan Daerah 2025 Alami Penurunan

“Sangat naif karena kita tidak memiliki Pergub yang mengharuskan seluruh perusahaan yang menanam investasi di Malut harus memiliki kantor perwakilan di Sofifi, karena suka tidak suka, OPD pengelola pendapatan sangat susah menagih pajak daerah,” singgung Said di rapat paripurna penyampaian reses yang dihadiri oleh Pj Gubernur Samsuddin A. Kadir, Kamis (06/02/2025).

Berita Terkait

5 Desa di Halmahera Selatan Dikepung Banjir, Berikut Total Rumah dan Jumlah Warga yang Terdampak
Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK
Rakor Pengelolaan BOS dan Sosialisasi BOSDA Tahun 2025, Gubernur Sherly Tegaskan Ini
Aktivitas Meningkat Jelang Lebaran, Syahbandar Morotai : Kapal Bisa Operasi atau Tidak Tergantung BMKG
Komisi I DPRD Malut Dukung Gubernur Sherly Rombak Kabinet, Tapi dengan Syarat Ini
THR PPPK tak Sesuai Gaji Pokok, Begini Penjelasan Pemda Halmahera Selatan
Jelang Idul Fitri, Aktivitas Penumpang dan Kendaraan di Pelabuhan Feri Daruba Meningkat
Perkara Utang yang Seret Nama Walikota Ternate Dicabut, Pengacara Penggugat Ingatkan Ini 
Berita ini 279 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 23 Maret 2025 - 01:05 WIT

5 Desa di Halmahera Selatan Dikepung Banjir, Berikut Total Rumah dan Jumlah Warga yang Terdampak

Minggu, 23 Maret 2025 - 00:31 WIT

Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK

Sabtu, 22 Maret 2025 - 21:38 WIT

Rakor Pengelolaan BOS dan Sosialisasi BOSDA Tahun 2025, Gubernur Sherly Tegaskan Ini

Sabtu, 22 Maret 2025 - 21:08 WIT

Aktivitas Meningkat Jelang Lebaran, Syahbandar Morotai : Kapal Bisa Operasi atau Tidak Tergantung BMKG

Sabtu, 22 Maret 2025 - 20:53 WIT

Komisi I DPRD Malut Dukung Gubernur Sherly Rombak Kabinet, Tapi dengan Syarat Ini

Berita Terbaru

Praktisi Hukum, Sarwin Hi. Hakim

Headline

Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK

Minggu, 23 Mar 2025 - 00:31 WIT

error: Konten diproteksi !!