Berdasarkan informasi yang dihimpun, pekerjaan pembersihan eceng gondok di danau Galela dalam setahun biasanya menelan anggaran hingga miliaran rupiah. Tahun 2019 lalu saja, pekerjaan tersebut menelan sedikitnya dana Rp 4 miliar. Alokasi ini sudah termasuk gaji karyawan, operasional, ditambah biaya makan minum karyawan, dan BBM.
“Ketika saya masih jadi petugas di lokasi pertama (Desa Gotalamo), kami itu kerja setiap hari, anggarannya Rp 4 miliar dalam satu tahun dan papan anggarannya juga ada,” ungkap Amran Onga, mantan pengawas proyek pembersihan eceng gondok danau Galela, saat ditemui wartawan di rumahnya.
Amran mengaku tak tahu persis alokasi anggaran tahun ini yang disediakan untuk pembersihan eceng gondok di danau tersebut, karena setelah pemindahan lokasi pekerjaan setahun kemudian tepatnya 2020, dirinya sudah tak melibatkan diri di proyek itu. “Saat pemindahan lokasi pekerjaan, saya sudah keluar,” ujarnya.
Diketahui, untuk areal pekerjaan pembersihan eceng gondok ini berada di berkawasan di kaki gunung Tarakani di Desa Seki, Kecamatan Galela Selatan. Dari pantauan wartawan, tampak tak ada aktivitas pekerjaan sama sekali. Bahkan papan proyek pun juga tak terpajang di lokasi tersebut.
Humas OPSDA, saat ditemui awak media mengaku ingin bertemu langsung dengan pihak BWS Malut agar melaporkan kondisi yang ada di lapangan.
“Mereka bekerja sesuai dengan kemauan mereka. Ini jelas merugikan kita sebagai orang Galela. Karena sudah 3 bulan pekerjaan ini tidak berjalan. Pengawas juga tidak selalu berada di lokasi. Saya mau dari pusat langsung yang turun cek atau BWS Malut supaya saya bisa berbicara langsung,” kata Abedon Puni dengan nada sedikit kesal.
Menurut dia, sebagian tanahnya dipinjamkan untuk dijadikan tempat para pekerja demi kepentingan bersama, tapi justru yang terjadi di lapangan tidak sesuai yang diharapkan. Dia juga berharap ada kepedulian dari para mahasiswa asal Galela untuk mendorong masalah ini
“Kalau ada gerakan otomatis dari pusat juga akan turun mengecek langsung. Seharusnya mahasiswa Galela mampu mendorong masalah ini sampai di tingkat provinsi (BWS Malut), baru kemudian nanti kita akan menanyakan kepada mereka perihal anggaran dan lain-lain. Karena ini kepentingan kita bersama,” tandasnya.

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!