Terpuruk Versi KPK, Pemprov Malut Bakal Buat Zona Integritas

Abubakar langsung mengadakan rapat terbatas dengan seluruh pejabat dan staf BPBJ. Dalam pertemuan tersebut, Abubakar menekankan pentingnya menjaga integritas, terutama dalam pengelolaan proyek pengadaan barang dan jasa. 

“BPBJ memegang peran strategis dalam pengelolaan anggaran dan proyek, sehingga harus bekerja dengan penuh transparansi dan tanggung jawab,”ujarnya.

Menurutnya, sidak ini juga bagian dari merespon hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana Maluku Utara berada pada zona merah dan ini merupakan masukan yang sangat baik.

BACA JUGA  Dugaan ! Proyek Jalan di Pulau Moti Kota Ternate Dikerjakan Asal-asalan, Mahasiswa Turun Demo

“Sehingga saya turun sidak itu dalam rangka memberikan edukasi kepada ASN, terutama di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), kalian ini sementara dipantau karena berdasarkan survei, BPBJ salah satu dinas yang melakukan lelang barang dan jasa,” kata mantan Ketua KNPI Malut itu di halaman Masjid Nurul Hasan, Sofifi, Jumat (31/1/2025).

BACA JUGA  Mantan Wawali Tikep Daftar Bacaleg di PKB

Abubakar juga mengungkapkan, bahwa hasil survei dilakukan pada tahun 2023 tapi dipublikasikan pada 2024. Survei 2024 untuk membaca situasi di 2023 dan 2024.

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah