“Sementara BBM yang masuk per hari sebanyak 8 ton (8.000 liter), yang kami salurkan juga untuk speed boat di pelabuhan Kota Baru dan Mangga Dua, pemakaian speed boat Mangga Dua per hari sebanyak 4,5 ton, sementara Kota Baru 1,5 ton, sehingga yang tersisa hanya 2 ton, itu untuk nelayan, jadi kalau dipaksakan sesuai kuota kami merasa keberatan,” tegas Rahmat.
Rahmat bilang, di Pertamina ada jabatan yang disebut SR (sales retailing marketing). Mereka ini tugasnya menentukan kuota satu bidang tertentu, termasuk kuota untuk para nelayan.
“Dulu pak Hasim pernah minta kuota BBM nelayan dipenuhi, waktu SR masih di pimpin pak Gatot, setelah itu diganti pak Rizal, setelah pak Rizal pak Yasfa, dan sekarang yang menjabat ini pak Joko. Tahun lalu kita pernah rapat online yang melibatkan Ombudsman, DKP, Pertanian dan termasuk kami juga, dalam rapat itu kesimpulannya, yang mampu meminta kuota BBM nelayan bisa ditambah hanya boleh dilakukan oleh pimpinan daerah walikota atau bupati,” ungkapnya.
Sementara itu, mengantisipasi kedepannya pemakaian minyak tanah di speed boat bakal ditarik karena rencana akan dialihkan ke BBM pertalite, maka Siantan diberikan kuota BBM per Januari 2025 dari SR Pertamina sebanyak 210 ton per bulan. Kuota ini untuk disalurkan ke armada speed boat dan nelayan.
“Jadi kalau ditanya 13.500 liter dan kami hanya menyalurkan 4.000 liter ya itu kesanggupan kami karena kuota kami tidak cukup, jadi dicukupkan saja biar semuanya mendapatkan bagian secara merata, nah sisanya 9.500 liter di mana?, ya hangus, karena kuota yang ditentukan dari DKP kami tidak sanggup penuhi,” tuturnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!