DAK Gagal Lelang, Pj Gubernur Malut Warning OPD Pengelola

- Editor

Selasa, 21 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pj Gubernur Maluku Utara Samsudin A. Kadir

Pj Gubernur Maluku Utara Samsudin A. Kadir

Sofifi, Maluku Utara – Pj Gubernur Maluku Utara Samsudin A. Kadir, meminta agar OPD pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik agar menyusun perencanaan lebih baik lagi agar pelaksanaan dari proyek nanti tidak menjadi masalah di kemudian hari. 

“Jadi DAK di tahun 2024 itu ada di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang gagal lelang, ada satu DAK di PUPR yang tidak selesaikan, saya sudah panggil kepala dinasnya agar menyusun perencanaan lebih baik lagi,” kata Pj Gubernur Samsuddin A. Kadir, Senin (21/01/2025).

BACA JUGA  Kebakaran Cold Storage di Halsel Rugikan DKP Malut Rp 4 Miliar

Dirinya juga menekankan agar pentingnya proyek yang didanai dari DAK segera dituntaskan. “Sampai saat ini proyek-proyek ada yang masih jalan tapi masih didorong untuk mencapai target. Harapan saya agar masalah ini segera diselesaikan oleh dinas terkait,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sekedar informasi, ada pekerjaan fisik yang didanai DAK tahun 2024 lalu yang melekat di dua OPD belum tuntas dikerjakan. Kedua OPD ini yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas PUPR Malut. Adapun DAK Fisik yang melekat di Dikbud baru mencapai 90 persen dari total anggaran yang dikelola sebesar Rp 179 miliar, sedangkan di Dinas PUPR 95 persen dari total yang dikelola sebesar Rp 59 miliar lebih. (RS/Red)

BACA JUGA  1.406 Pelamar PPS Pemilu 2024 di Halsel Lulus Seleksi Administrasi

Berita Terkait

5 Desa di Halmahera Selatan Dikepung Banjir, Berikut Total Rumah dan Jumlah Warga yang Terdampak
Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK
Rakor Pengelolaan BOS dan Sosialisasi BOSDA Tahun 2025, Gubernur Sherly Tegaskan Ini
Aktivitas Meningkat Jelang Lebaran, Syahbandar Morotai : Kapal Bisa Operasi atau Tidak Tergantung BMKG
Komisi I DPRD Malut Dukung Gubernur Sherly Rombak Kabinet, Tapi dengan Syarat Ini
THR PPPK tak Sesuai Gaji Pokok, Begini Penjelasan Pemda Halmahera Selatan
Jelang Idul Fitri, Aktivitas Penumpang dan Kendaraan di Pelabuhan Feri Daruba Meningkat
Perkara Utang yang Seret Nama Walikota Ternate Dicabut, Pengacara Penggugat Ingatkan Ini 
Berita ini 79 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 23 Maret 2025 - 01:05 WIT

5 Desa di Halmahera Selatan Dikepung Banjir, Berikut Total Rumah dan Jumlah Warga yang Terdampak

Minggu, 23 Maret 2025 - 00:31 WIT

Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK

Sabtu, 22 Maret 2025 - 21:38 WIT

Rakor Pengelolaan BOS dan Sosialisasi BOSDA Tahun 2025, Gubernur Sherly Tegaskan Ini

Sabtu, 22 Maret 2025 - 21:08 WIT

Aktivitas Meningkat Jelang Lebaran, Syahbandar Morotai : Kapal Bisa Operasi atau Tidak Tergantung BMKG

Sabtu, 22 Maret 2025 - 20:53 WIT

Komisi I DPRD Malut Dukung Gubernur Sherly Rombak Kabinet, Tapi dengan Syarat Ini

Berita Terbaru

Praktisi Hukum, Sarwin Hi. Hakim

Headline

Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK

Minggu, 23 Mar 2025 - 00:31 WIT

error: Konten diproteksi !!