Karena itu, kata Hasby, untuk level pemilihan gubernur dipilih oleh DPRD dirinya sangat setuju, karena gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Hal ini juga berdasarkan regulasi.
“Untuk pemilihan gubernur saya sangat setuju jika dipilih oleh DPRD atau Presiden, sedangkan untuk bupati dan walikota itu saya tidak setuju, jadi harus dipilih langsung oleh rakyat karena ini merupakan amanat reformasi. Selanjutnya, otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota, sehingga kalau pilkada dipilih oleh DPRD maka otonomi juga akan hilang,” tuturnya.
Menurut Hasby, boleh saja tidak ada perubahan sistem tidak menjadi soal selama pemerintah dan penyelenggaraan pemilu dan pihak penegak hukum melaksanakan dengan sungguh-sungguh aturan main dalam pemilu. Misalnya, ada batasan dana kampanye, melebihi harus di-diskualifikasi.
“Kalau semua penegakkan hukum baik, pihak kepolisian, Bawaslu dan KPU menjalankan tugasnya dengan baik, saya pikir pilkada ini pasti akan sesuai dengan yang kita harapkan, justru banyak pelanggaran tapi dikompromikan, ini yang menjadi masalah,” ujarnya.
Di samping itu, rekam jejak seorang pemimpin juga harus diuji oleh partai politik, bagaimana pemangku kepentingan di pusat mengetahui rekaman jejak orang yang ada di daerah. Begitu juga publik harus dilibatkan menilai seorang calon pemimpin.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!