Sofifi, Maluku Utara – Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau (DPD) RI dari Provinsi Maluku Utara, Hasby Yusuf, sangat mendukung jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Akan tetapi sistem seperti ini hanya berlaku bagi pemeliharaan gubernur saja, sedangkan untuk bupati dan walikota dirinya menolak. “Jadi pemilihan langsung ini muncul karena ada gerakan mahasiswa dan elemen sipil tahun 1998,” kata Hasby Yusuf, Jumat (27/12/2024).
Hasby menilai, sistem demokrasi di Indonesia saat ini telah didikte oleh kelompok oligarki atau pemilik modal, yang memiliki uang banyak, sehingga bisa membeli suara rakyat. Padahal, secara kualitas memang sangatlah buruk. Dengan kata lain, orang-orang yang punya rekam jejak merusak lingkungan dan tidak memiliki jiwa kepemimpinan karena ada uang bisa membeli suara rakyat.
“Jadi memang mereka ini yang merupakan perusak demokrasi, sehingga orang-orang terbaik tidak akan pernah terpilih,” ujarnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!