“Sehingga orang yang direkomendasi oleh partai dari pusat bisa melihat itu, kalau tidak orang yang bodoh yang rekam jejaknya tidak jelas karena uang banyak dia mendapatkan rekomendasi tersebut, ini bahaya mengancam keselamatan masyarakat,” katanya.
Selain itu, syarat pencalonan jalur perseorangan atau independen, kata Hasby, juga perlu dimasukkan termasuk pembentukan partai-partai lokal, sehingga kemenangan partai nasional dalam urusan Pilkada juga bisa berkurang.
“Jadi kalau boleh mempermudah syarat pencalonan dan kalau bisa partai politik bisa diizinkan di bentuk di semua daerah, agar supaya mengeliminasi dominasi partai politik yang menyodorkan orang yang tidak berkualitas yang karena uang bisa mendapatkan rekomendasi,” tegas Hasby.
Hasby mengakui, sejauh ini dia dan tiga perwakilan DPD dari Maluku Utara belum membicarakan terkait isu tersebut, akan tetapi prinsipnya di DPD RI punya wacana terkait dengan perbaikan sistem pemilihan kepala daerah. “Jadi masih banyak opsi yang terbuka, kita balik ke Jakarta nanti saya akan sampaikan ini di rapat-rapat agar dipikirkan ulang,” pungkasnya. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!