“Saya juga tahu, dalam perdebatan pemilihan Presiden kemarin, ada gagasan bahwa presiden dipilih oleh MPR dari dua orang anggota MPR satu dari PDIP dan PKB, kalau anggota dikasih pegang uang Rp 10 juta itu masih bicara, kalau dikasih uang Rp 100 juta masih pegang, kalau di kasih uang sekarung langsung berkhianat, itu kata pak Sumarno dari PDIP,” singgungnya.
Sama dengan PDIP, kata Margarito, PKB menyatakan jangan pilih presiden melalui MPR, karena orang orang di MPR itu belum memenuhi sebagai Ahlul Halli Wal Aqdi. Artinya belum memenuhi sebagai ahli.
“Jadi sama saja, dulu di tahun 1.787 orang Amerika buat undang-undang dasar lalu ada gagasan pemilihan presiden dipilih oleh rakyat, lalu ada orang yang membawa uang, jadi sama saja siapa yang berani calon tidak pakai uang, sama saja. Idealnya menurut saya jauh lebih baik kalau dipilih oleh DPRD karena kelemahan jauh lebih kecil,” ujar Margarito.
Kata dia, kalau pemilihan melalui DPRD juga memakai uang negara, tapi yang di pakai juga angkanya sangat kecil sekitar Rp 10 miliar. Begitu juga sekelas Pemilihan Gubernur Maluku Utara, karena anggota DPRD hanya 45 orang, sementara jumlah keamanan juga tidak terlalu banyak, serta tidak perlu juga memobilisasi orang dari luar. Kelebihan lain dari kepala daerah dipilih DPRD lanjut Margarito, yaitu para pendukung dan simpatisan tak perlu perang urat syaraf, jauh dari konflik sosial, maupun politik SARA.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!