Sofifi, Maluku Utara – Pj Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Dr. Abubakar Abdullah, resmi membuka kegiatan rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota se- Maluku Utara tahun 2024, di Sahid Bela Hotel Ternate, Rabu (05/11/2024). Rakor dibuka ditandai dengan pemukulan gong.
Dalam sambutannya, Pj Sekretaris Daerah Maluku Utara, Abubakar Abdullah menyampaikan, kemiskinan menjadi isu penting dan harus dimengerti serta dipahami sebagai persoalan bersama sehingga harus ditangani dalam konteks bersama.
“Setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen atau saling bergantung dengan beberapa program kegiatan lainnya,” ucap Abubakar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menuturkan, pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, seperti, pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, peningkatan infrastruktur, akses pada pelayanan kesehatan, dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, kesetaraan gender, kemudian air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
“Bicara pengentasan kemiskinan tidak hanya sekedar tugas konstitusi, tetapi pengentasan kemiskinan adalah sebuah tugas kemanusiaan,” ujarnya.
Menurut Abubakar, Rakor seperti ini sangat penting diadakan sesuai dengan Permendagri 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
Untuk itu, TKPK Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota, agar secara bersama-sama dapat membicarakan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara.
Untuk Maluku Utara sendiri, lanjut lanjut Abubakar, terjadi penurunan kemiskinan ekstrem pada Maret 2024 sebesar 0,52 persen, turun 0,17 persen poin terhadap maret 2023 sebesar 0,67 persen, pekerjaan belum selesai karena angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2024 ini belum mencapai target pemerintah, yaitu nol persen.
“Sebagaimana kita ketahui bersama penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) provinsi maluku utara tahun 2020-2024, yang akan berakhir pada tahun 2024 ini, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,19 persen, berdasarkan data BPS saat ini tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara pada Maret 2024 sebesar 6,32 persen, turun 0,14 persen poin terhadap Maret 2023 sebesar 6,46 persen dan turun 0,05 persen poin terhadap September 2022,” ungkapnya.
Meski berada di bawah angka nasional yaitu 9,03 persen, namun ada 2 kabupaten yang mengantongi angka 2 digit. Ini berarti berada di atas angka nasional. Kedua daerah itu yakni Halmahera Timur 11,91 persen tahun 2024, turun 0,56 persen dari 12,47 persen di tahun 2023 dan Halmahera Tengah 10,71 persen tahun 2024, turun 0,73 persen dari 11,44 persen di tahun 2023,” beber Abubakar.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
