“Saya yakin utang ini tidak selesai di bayar dan sudah pasti jadi utang bawaan ke gubernur baru,” katanya.
Lanjut Kuntu, berdasarkan laporan Pemprov hasil evaluasi yang sudah dibahas di daerah akan secepatnya diserahkan kembali ke Mendagri sehingga pertengahan bulan Maret seluruh kegiatan di APBD 2024 ini baru bisa berjalan.
“Jadi setelah rekapan hasil evaluasi dengan DPRD akan kembali di kirm ke Mendagri ulang, sehingga noreknya itu segera keluar,” pungkasnya. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!