Sementara itu, Plt Kepala BKD Maluku Utara, Idwan Asbur yang dihubungi melalui pesan WhatsApp mengakui belum mengetahui persis soal pemblokiran data kepegawaian oleh BKN ini. Kata dia, jika ada pemblokiran biasanya ada surat resmi dari BKN ke Plt Gubernur.
“Jadi masalahnya terkait dengan pelantikan beberapa waktu yang lalu, saya juga belum tahu karena masih lanjut lagi (kegiatan red) nanti di Jakarta,” tutup Idwan. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!